JAKARTA – Kebijakan pemerintah Rusia yang memperketat kontrol internet dan membatasi akses ke aplikasi asing seperti WhatsApp dan Telegram memicu lonjakan penggunaan layanan Virtual Private Network (VPN) di kalangan masyarakat.
Pemerintahan Presiden Vladimir Putin mendorong warga beralih ke aplikasi digital buatan dalam negeri sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan digital Rusia. Namun, banyak warga memilih mencari cara alternatif untuk tetap mengakses layanan asing yang selama ini mereka gunakan.
Laporan media Rusia menunjukkan minat masyarakat terhadap layanan VPN meningkat tajam dalam beberapa bulan terakhir. Sepanjang Maret 2026, pengguna Rusia tercatat mengunduh aplikasi VPN populer sebanyak 9,2 juta kali melalui Google Play. Jumlah tersebut melonjak hingga 14 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Baca juga: Cara Mematikan Download Otomatis WhatsApp di Android dan iPhone agar Memori HP Tidak Cepat Penuh
Aktivis kebebasan internet Rusia yang berbasis di Lisbon, Sarkis Darbinyan, menyebut peningkatan penggunaan VPN kali ini sebagai fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya.
“Kami belum pernah melihat tingkat penerimaan seperti ini sebelumnya,” ujar Darbinyan.
Lonjakan penggunaan VPN terjadi di tengah meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Selain pembatasan akses internet, masyarakat juga menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, peningkatan pajak, dan kelelahan sosial akibat konflik berkepanjangan dengan Ukraina.
Baca juga: WhatsApp Uji Fitur Blokir Pesan dari Nomor Tak Dikenal untuk Tingkatkan Keamanan Pengguna
Data lembaga survei negara Rusia VTsIOM menunjukkan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Putin turun dari 75,1 persen pada Februari menjadi 65,6 persen pada April 2026. Penurunan tersebut menjadi salah satu yang terendah sejak Rusia melancarkan operasi militer besar-besaran di Ukraina pada 2022. Saat ini tingkat kepuasan publik berada di kisaran 67 persen.
Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan bahwa pengawasan internet diperlukan karena Rusia tengah menghadapi tekanan geopolitik dari negara-negara Barat terkait konflik Ukraina.
Baca juga: Cara Efektif Memulihkan Akun WhatsApp yang Dibajak dan Tips Mencegahnya
Meski demikian, Putin sempat meminta pemerintah untuk tidak terlalu mengandalkan kebijakan pelarangan dan pembatasan. Dalam pertemuan dengan anggota parlemen pada April lalu, ia menilai pendekatan yang hanya berfokus pada larangan dapat menimbulkan dampak kontraproduktif.
Sejak tahun lalu, Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB) memerintahkan sejumlah operator telekomunikasi mematikan layanan internet seluler di berbagai wilayah dengan alasan keamanan. Pemerintah menyebut langkah tersebut diperlukan untuk mencegah pemanfaatan jaringan internet oleh drone Ukraina.
Selain itu, regulator komunikasi Rusia, Roskomnadzor, terus memperluas daftar aplikasi dan situs web yang diblokir atau diperlambat aksesnya. Pemerintah menilai platform-platform tersebut menyebarkan konten ilegal maupun ekstremis.
Baca juga: Kenali 6 Tanda WhatsApp Disadap dan Cara Mengamankan Akun dari Peretas
Kebijakan itu menuai kritik dari sejumlah perusahaan teknologi. WhatsApp dan Telegram menuduh pemerintah Rusia berupaya mendorong masyarakat menggunakan aplikasi lokal yang dinilai kurang aman dan lebih mudah diawasi negara.
Pembatasan internet juga dilaporkan mengganggu aktivitas politik dalam negeri. Pada Maret lalu, pemadaman internet yang berlangsung hampir tiga pekan di Moskow membuat sejumlah birokrat dan politisi kesulitan menggunakan Telegram untuk berkomunikasi dan menjalankan aktivitas politik menjelang agenda pemilu.
Peneliti senior Carnegie Russia Eurasia Center, Tatiana Stanovaya, menilai tantangan terbesar pemerintah bukan sekadar memastikan hasil pemilu sesuai harapan, melainkan menjaga agar seluruh proses berjalan lancar di tengah meningkatnya gangguan komunikasi digital.
Berbeda dengan China dan Iran yang telah lama menerapkan kontrol ketat terhadap internet, masyarakat Rusia selama bertahun-tahun menikmati akses yang relatif lebih terbuka terhadap platform asing. Karena itu, kebijakan pembatasan terbaru dinilai memicu resistensi yang lebih besar dari publik.
