FALIHMEDIA.COM | JAKARTA – Pemerintah Wajib Gratiskan Pendidikan Dasar di Sekolah Swasta, Pakar Soroti Tantangan Kualitas dan Anggaran
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pemerintah memberikan pendidikan dasar gratis, termasuk di sekolah swasta, memicu beragam reaksi dari masyarakat. Meski banyak yang mendukung, sebagian mempertanyakan kesiapan anggaran negara dalam mewujudkannya.
Dr. Dian Rahma Santoso, pakar pendidikan sekaligus Dosen Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), menilai keputusan MK tersebut sejalan dengan amanat konstitusi. Ia menyatakan bahwa kebijakan ini adalah langkah strategis dalam pemerataan akses pendidikan sembilan tahun di seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta.
“Kebijakan ini mempertegas perintah konstitusi mengenai hak pendidikan bagi seluruh warga negara,” jelas Dian melalui pernyataan resmi di laman Umsida, Jumat (30/5/2025).
Namun, Dian juga mengingatkan bahwa penerapan sekolah swasta gratis bisa berdampak terhadap kualitas pendidikan jika tidak disertai dukungan anggaran yang memadai. Ia menekankan bahwa banyak sekolah swasta justru hadir sebagai pusat inovasi pembelajaran dan pendidikan yang adaptif.
“Penting untuk memastikan kebijakan ini tidak menurunkan kualitas pendidikan, terutama di sekolah swasta yang selama ini memiliki program unggulan,” tambahnya.
Dian khawatir, jika pemerintah hanya memberi bantuan secara parsial, maka sekolah swasta bisa mengalami tekanan berat. Tanpa pendanaan berkelanjutan, mutu pengajaran dan motivasi tenaga pendidik bisa menurun.
“Bukan hanya soal biaya operasional rutin. Sekolah swasta butuh dana untuk pelatihan guru, pembaruan kurikulum, hingga pengembangan fasilitas teknologi,” kata Dian.
Ia juga menegaskan bahwa sistem pendanaan yang diberikan harus bersifat sistematis dan transparan, bukan simbolis. Pemerintah diharapkan benar-benar hadir dengan kebijakan anggaran yang tepat dan menyeluruh.
Dalam penerapan kebijakan ini, Dian menggarisbawahi pentingnya pendataan sekolah swasta, terutama yang melayani siswa dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, sekolah-sekolah inilah yang harus diprioritaskan dalam distribusi bantuan.
“Prinsip keadilan dan kesinambungan harus dijaga. Pendekatan multisektor sangat dibutuhkan agar kebijakan ini tidak menjadi bumerang yang merusak ekosistem pendidikan,” tegasnya.
Ia mengajak semua pihak baik pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat untuk bersinergi dan mengawal implementasi kebijakan sekolah gratis ini. Tujuannya agar benar-benar menjadi solusi nyata, bukan sekadar janji konstitusional.
