SURABAYA – Keterlibatan Indonesia dalam BRICS dan proses aksesi menuju Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) membuka peluang strategis bagi perekonomian nasional. Jawa Timur perlu menyiapkan dunia usaha agar peluang tersebut mampu menghasilkan manfaat nyata bagi ekonomi daerah.
OECD dapat mendorong penguatan tata kelola, regulasi, standar, serta iklim investasi. Sementara itu, BRICS menawarkan ruang kerja sama yang lebih luas melalui perdagangan, investasi, pembiayaan, teknologi hingga penguatan rantai pasok.
Posisi Jawa Timur sebagai salah satu pusat industri, perdagangan, ekspor-impor, logistik, pangan dan manufaktur membuat daerah ini berpotensi merasakan langsung dampak dari perkembangan tersebut.
Karena itu, pemerintah dan pelaku usaha perlu memperkuat kesiapan menghadapi perubahan lanskap ekonomi global.
Pembahasan tersebut muncul dalam kegiatan Jaring Masukan Teknis Bersama Para Pelaku Usaha dan Industri bertema “Memahami Kepentingan Strategis Indonesia di OECD dan BRICS”. Kementerian Luar Negeri bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar forum itu di Graha Kadin Jawa Timur, Surabaya, Kamis (27/8/2026).
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Multilateral, Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri, Masni Eriza, mengatakan pemerintah ingin mendapatkan masukan langsung dari dunia usaha terkait proses aksesi OECD dan keterlibatan Indonesia dalam BRICS.
“Kehadiran kami di Surabaya adalah untuk berdialog dan mendengar secara langsung aspirasi serta perspektif kalangan pelaku usaha dan dunia kerja, terutama dalam hal-hal yang bersinggungan dengan OECD dan G20,” kata Eriza dalam keterangannya, Jumat (28/8/2026).
Menurut Masni, pandangan pelaku usaha penting karena kebijakan ekonomi internasional akan bersentuhan langsung dengan sektor investasi, perdagangan dan industri.
Forum tersebut melibatkan berbagai sektor usaha di Jawa Timur. Pesertanya antara lain berasal dari eksportir kelapa, industri pengolahan hasil laut, peternakan, perkayuan, ritel, makanan dan minuman, logistik hingga pelayaran.
“Semakin beragam pilihan yang kita miliki, semakin besar pula ruang gerak kita untuk menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif,” ujar Masni.
Proses Aksesi OECD
Masni menjelaskan, OECD berperan sebagai forum kebijakan dan pusat pengetahuan yang membantu negara menyusun kebijakan, mengembangkan standar serta bertukar praktik terbaik.
OECD saat ini memiliki 38 negara anggota dan delapan negara yang menjalani proses aksesi, termasuk Indonesia dan Thailand.
Dalam proses aksesi Indonesia, pemerintah mengevaluasi 240 instrumen OECD. Sebanyak 45 instrumen sudah sepenuhnya selaras dengan ketentuan Indonesia, sementara 181 instrumen masih selaras sebagian dan membutuhkan penyesuaian. Adapun 13 instrumen lainnya belum sepenuhnya selaras.
Masni menekankan, proses aksesi OECD tidak sekadar menyamakan regulasi. Pemerintah juga perlu memastikan setiap penyesuaian mampu menjaga kepentingan nasional sekaligus meningkatkan daya saing industri.
“Jangan sampai upaya penyelarasan justru mengurangi daya saing kita dan industri. Sebaliknya, penyesuaian harus mampu memperkuat daya saing dunia usaha dan industri nasional,” katanya.
Jawa Timur Punya Peran Penting
Ketua Komite Tetap BIAC-OECD KADIN Indonesia, Rina Zoet, menilai Jawa Timur memiliki posisi strategis dalam melihat dampak reformasi yang berkaitan dengan OECD.
Menurut Rina, perekonomian Jawa Timur pada 2026 tumbuh 5,33 persen dengan proyeksi pada kisaran 4,9-5,7 persen. Pertumbuhan tersebut mendapat dukungan dari sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian dan ekspor.
“Keberhasilan reformasi OECD akan sangat ditentukan oleh dampaknya terhadap pabrik, eksportir, pemasok, pekerja, dan UMKM Jawa Timur,” kata Rina.
Di sisi lain, Indonesia telah bergabung dengan BRICS sejak Januari 2025. Keanggotaan tersebut memperluas ruang kerja sama Indonesia dengan negara-negara berkembang dan emerging economies.
Kerja sama BRICS mencakup berbagai bidang, antara lain perdagangan, keuangan, penggunaan mata uang lokal, industri, energi serta sumber daya strategis.
Perubahan peta perdagangan global juga membuka peluang bagi Indonesia untuk melakukan diversifikasi pasar, menarik investasi dan memperkuat produksi dalam negeri.
Indonesia memiliki posisi strategis dalam sejumlah sektor, seperti energi, mineral kritis, pangan, pupuk dan manufaktur.
“Indonesia harus mampu memanfaatkan perubahan dalam peta perdagangan global ini untuk memperkuat industri nasional. Perdagangan bukan hanya mengenai aktivitas jual beli, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat produksi, investasi, dan ketahanan ekonomi nasional,” ujar Rina.
OECD dan BRICS Bisa Dimanfaatkan Bersamaan
Ketua Umum Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto menilai Indonesia tidak perlu mempertentangkan OECD dan BRICS. Menurut dia, pemerintah dan dunia usaha justru dapat memanfaatkan kedua forum tersebut secara bersamaan.
“Jadi bagi Indonesia, persoalannya bukan OECD atau BRICS. Yang lebih penting adalah bagaimana kita dapat memanfaatkan OECD dan BRICS sekaligus untuk memperkuat posisi ekonomi nasional,” tegas Adik.
Adik mengatakan keberhasilan kerja sama internasional harus terlihat dari manfaat konkret bagi masyarakat dan dunia usaha.
Manfaat tersebut antara lain peningkatan ekspor, penguatan industri, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi hingga peningkatan kapasitas UMKM.
“Justru kita harus memastikan bahwa Indonesia sendiri yang memegang kemudi, kepentingan nasional menjadi kompasnya, dan kesejahteraan rakyat menjadi tujuan akhirnya. OECD bukan tujuan akhir. BRICS juga bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah Indonesia,” tandas Adik.
