BANGKALAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Jawa Timur, terus memperkuat keterbukaan informasi publik melalui peningkatan kualitas pelayanan, pembenahan tata kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta pengembangan layanan berbasis digital.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Bangkalan Moch. Fauzan Ja’far saat memaparkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 kepada pimpinan dan anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Kegiatan berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Wakil Bupati, Kamis (12/11/2026).
Dalam pemaparannya, Fauzan menegaskan bahwa keterbukaan informasi tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif pemerintah. Menurutnya, pemerintah daerah harus menjadikan akses informasi sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.
“Bagi kami, keterbukaan informasi adalah tanggung jawab kepada masyarakat Bangkalan yang harus dijalankan dengan prinsip mudah, cepat, transparan, dan akuntabel,” ujar Fauzan.
Ia menjelaskan, Pemkab Bangkalan telah menyiapkan landasan hukum untuk mendukung pengelolaan informasi publik. Regulasi tersebut meliputi Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik serta Keputusan Bupati Nomor 188.45/49/KPTS/433.013/2023 tentang Penetapan PPID.
Melalui kebijakan tersebut, Pemkab Bangkalan membangun sistem pengelolaan informasi secara berjenjang. Struktur pelayanan melibatkan atasan PPID, PPID Utama, hingga PPID Pelaksana pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Untuk menunjang operasional pelayanan, Pemkab Bangkalan mengalokasikan anggaran sebesar Rp25 juta. Pemerintah daerah juga menyiapkan delapan petugas informasi yang telah mengikuti pelatihan, lengkap dengan fasilitas ruang pelayanan, loket, dan perangkat pendukung lainnya.
Pemkab Bangkalan Kembangkan Layanan PPID Digital
Selain memperkuat kelembagaan, Pemkab Bangkalan terus mengembangkan pelayanan informasi berbasis digital melalui situs resmi ppid.bangkalankab.go.id yang terintegrasi dengan aplikasi BANGGA atau Bangkalan Mabhunga.
Melalui platform tersebut, masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan. Sistem juga menyediakan nomor tiket untuk setiap permohonan sehingga pemohon dapat memantau perkembangan proses pelayanan hingga memperoleh jawaban.
Fauzan menjelaskan, sistem pelayanan satu pintu menjadi strategi pemerintah daerah untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi dari berbagai OPD.
“Prinsip kami adalah satu pintu. Masyarakat cukup mengajukan permohonan melalui website atau aplikasi, kemudian PPID Utama meneruskan kepada OPD terkait. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu berpindah-pindah OPD untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan,” jelasnya.
Meski mengembangkan layanan daring, Pemkab Bangkalan tetap membuka pelayanan tatap muka melalui desk layanan di Ruang Kanal Pengaduan dan PPID. Pemerintah daerah mempertahankan fasilitas tersebut agar seluruh kelompok masyarakat tetap dapat mengakses informasi publik, termasuk warga yang belum terbiasa menggunakan layanan digital.
Perkuat Kapasitas Petugas dan Transparansi Informasi
Fauzan mengatakan, Pemkab Bangkalan juga meningkatkan kualitas pengelolaan informasi melalui bimbingan teknis bagi OPD serta koordinasi rutin antara PPID Utama dan PPID Pelaksana.
Pemerintah daerah turut mengoptimalkan website PPID sebagai pusat penyajian informasi terpadu. Informasi mengenai anggaran dan capaian pembangunan daerah juga dikemas dalam bentuk infografis agar masyarakat lebih mudah memahami berbagai program pemerintah.
Pemkab Bangkalan kemudian memanfaatkan media sosial untuk menyebarluaskan informasi tersebut sehingga jangkauan komunikasi publik semakin luas.
Dalam evaluasi tahun 2026, Fauzan turut menyampaikan capaian digitalisasi permohonan informasi pada semester II. Pelaksanaan pelayanan tersebut mendapat dukungan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan nilai 82,49.
Capaian tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kemudahan akses, kecepatan pelayanan, dan kualitas informasi yang tersedia bagi masyarakat.
Pemkab Bangkalan Siapkan Penguatan PPID hingga Desa
Ke depan, Pemkab Bangkalan menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperluas keterbukaan informasi publik. Salah satunya dengan mendorong setiap OPD memperbarui informasi secara berkala serta meningkatkan kemampuan petugas PPID Pelaksana.
Pemkab Bangkalan juga merencanakan pembinaan keterbukaan informasi hingga tingkat desa melalui koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Selain itu, pemerintah daerah akan memperluas sosialisasi website PPID melalui media sosial dan pemerintah desa agar masyarakat semakin mengenal saluran resmi untuk memperoleh informasi.
Fauzan turut mengungkapkan rencana pengembangan BAKOHUMAS Desa sebagai upaya memperkuat jaringan komunikasi publik hingga tingkat pemerintahan desa.
Menurutnya, keterbukaan informasi harus tumbuh menjadi budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan, bukan sekadar kegiatan untuk memenuhi penilaian administratif.
“Kami berkomitmen menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya pelayanan, bukan hanya sebatas pemenuhan kewajiban. Kami juga siap menerima evaluasi dan pembinaan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur agar pelayanan informasi publik di Bangkalan semakin baik,” pungkasnya.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemkab Bangkalan berharap masyarakat semakin mudah memperoleh informasi mengenai kebijakan, anggaran, dan program pembangunan daerah. Penguatan layanan PPID juga diharapkan mampu mendorong pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik.
