SURABAYA – Khofifah Perkuat Konektivitas Antar Daerah untuk Jaga Stabilitas Harga Pangan
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan penguatan konektivitas antar daerah menjadi strategi utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menjaga stabilitas harga pangan dan mengendalikan inflasi nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Khofifah saat menghadiri peluncuran Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Jawa 2026 di Gudang Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Rabu (13/5/2026).
Menurut Khofifah, kerja sama antarkabupaten dan kota mampu memperkuat distribusi pangan sehingga keseimbangan pasokan dan harga tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Peluncuran GPIPS di Jawa Timur menjadi momentum penting untuk memperkuat kerja sama antar daerah dalam mitigasi pengendalian harga pangan,” ujar Khofifah.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama ini terus membangun konektivitas distribusi pangan antardaerah melalui koordinasi pasar di tingkat kabupaten dan kota. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan bahan pokok masyarakat tetap terpenuhi dengan harga stabil.
“Konektivitas pasar antarkabupaten dan kota terus kami perkuat melalui kerja sama antar daerah,” katanya.
Peluncuran GPIPS Wilayah Jawa 2026 mengusung tema “Sinergi Penguatan Produksi, Pascapanen, dan Distribusi untuk Stabilitas Pangan dan Kesejahteraan Nasional di Tengah Ketidakpastian Global.” Program tersebut sekaligus mendukung agenda ketahanan pangan nasional dalam program Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia.
Kegiatan itu turut dihadiri Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, serta Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan bersama jajaran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan sektor pangan.
Pemprov Jawa Timur memilih Gudang Perum Bulog Surabaya di Buduran, Sidoarjo, sebagai lokasi kegiatan untuk menunjukkan posisi Jawa Timur sebagai daerah surplus pangan sekaligus lumbung pangan nasional.
Dalam agenda tersebut, pemerintah juga menyalurkan sejumlah bantuan dan program pemberdayaan masyarakat guna memperkuat pengendalian inflasi dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Aida S. Budiman menegaskan pengendalian inflasi pangan tidak hanya berfokus pada stabilisasi harga jangka pendek, tetapi juga memperkuat sistem pangan nasional secara menyeluruh.
“GPIPS mendorong penguatan produksi, pascapanen, dan distribusi pangan untuk mendukung ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Ferry Irawan menilai Jawa Timur berhasil menjaga keseimbangan antara produksi pangan dan stabilitas harga sehingga layak menjadi contoh nasional dalam pengendalian inflasi pangan.
“Jawa Timur menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga produksi, distribusi, dan stabilitas harga pangan nasional,” katanya.
Bima Arya Sugiarto juga meminta pemerintah daerah memperkuat sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, terutama dalam penganggaran sektor pangan serta penguatan kerja sama antarwilayah.
Ia menilai langkah tersebut penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat di tengah tantangan global.
Melalui GPIPS Wilayah Jawa 2026, pemerintah bersama Bank Indonesia berharap sinergi lintas sektor semakin kuat untuk menjaga stabilitas harga pangan nasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan berkelanjutan di berbagai daerah.
