FALIHMEDIA.COM | SUMENEP – Gelombang penolakan muncul dari masyarakat Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep, terhadap rencana survei seismik 3D untuk eksplorasi migas yang akan dilakukan di perairan dangkal West Kangean, Senin (16/6/2025).
Aksi protes digelar damai di depan Kantor Kecamatan Arjasa, dengan melibatkan ratusan warga dari berbagai desa pesisir. Mereka menyuarakan keresahan atas dampak serius terhadap ekosistem laut dan kehidupan nelayan lokal.
“Ini bukan pembangunan, tapi penghancuran ruang hidup kami,” teriak Syafii, Koordinator Aksi, di hadapan massa dan aparat yang berjaga.
“Laut adalah sumber utama kehidupan masyarakat Kangean, dan aktivitas migas justru menjadi ancaman langsung terhadap keberlanjutan ekosistem laut,” sambungnya dengan tegas.
Menurutnya, proyek eksplorasi migas oleh PT KEI dinilai tidak transparan dan tidak memberikan jaminan perlindungan sosial dan lingkungan.
“Janji investasi yang digaungkan perusahaan tidak sebanding dengan risiko ekologis dan kerugian ekonomi masyarakat,” katanya.
Syafii juga menuntut dihentikannya semua proses sosialisasi survei seismik di tingkat desa, serta meminta Camat Arjasa untuk berpihak pada masyarakat dan bersikap tegas menolak proyek eksplorasi tersebut.
“Kami menuntut prinsip FPIC (Free, Prior and Informed Consent) diterapkan sepenuhnya. Warga harus tahu, setuju, dan dilibatkan sejak awal, bukan disodori informasi sepihak,” tegasnya.
Selain menekan pemerintah kecamatan, massa juga mendesak agar DPRD Sumenep, Kementerian LHK, dan Kementerian ESDM segera turun tangan melakukan audit lingkungan dan sosial terhadap aktivitas PT KEI.
Warga juga mengingatkan agar negara tidak abai terhadap konstitusi, yang secara tegas mewajibkan perlindungan terhadap masyarakat pulau kecil dan wilayah pesisir dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.
Meski berlangsung dalam suasana tegang, aksi berjalan tertib dan damai. Sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh adat turut hadir memberi dukungan moral, menegaskan bahwa perjuangan ini bukan sekadar soal ekonomi, tetapi juga hak hidup dan keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang.
