JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menerima dan menindaklanjuti berbagai usulan dari seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kalangan akademisi hingga anak-anak di desa. Menurutnya, setiap masukan memiliki nilai penting sebagai bahan penyusunan kebijakan pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2026 yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Prabowo mengapresiasi para guru besar dan rektor yang telah menyampaikan berbagai rekomendasi, usulan, serta pertanyaan selama forum berlangsung. Ia berjanji akan mempelajari setiap masukan secara menyeluruh.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah mengikuti sarasehan ini dengan tekun. Saya sudah menerima daftar usulan dan pertanyaan yang disampaikan. Saya berjanji akan mempelajari dan memperhatikan semuanya satu per satu,” ujar Prabowo.
Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya membuka ruang dialog bagi kalangan akademisi. Ia memastikan seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi, termasuk melalui media sosial seperti TikTok.
Menurutnya, setiap usulan yang diterima secara langsung akan segera diteruskan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
“Bukan hanya usulan dari profesor. Usulan dari anak di desa yang sampai langsung kepada saya melalui TikTok juga langsung saya tindak lanjuti,” katanya.
Selain itu, Prabowo menilai setiap persoalan yang dihadapi bangsa harus direspons dengan sikap terbuka dan diselesaikan melalui kerja nyata. Ia menekankan pentingnya mengakui adanya tantangan agar pemerintah dapat merumuskan solusi yang tepat.
“Saya meyakini setiap kesulitan harus kita hadapi. Kita harus berani mengakui adanya persoalan, kemudian bekerja keras mencari solusi terbaik. Banyak masukan yang saya terima menjadi bekal dalam mengambil langkah ke depan,” tutur Prabowo.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan masyarakat serta menjadikan berbagai aspirasi sebagai bagian dari proses pengambilan kebijakan nasional.
