FALIHMEDIA.COM | SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kecamatan dan desa. Kegiatan ini berlangsung di ruang Pertemuan Hotel C1, Kamis (14/11/2024).
Kepala Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Sumenep, drg. Ellya Fardasah, M.Kes., melalui Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB, Ida Winarni, S.ST., M.Kes., menyampaikan sambutan Pj. Bupati Sumenep. Dalam sambutannya, ia berharap upaya penurunan angka tengkes (stunting) terus menurun sesuai target bersama.
“Upaya yang telah dilakukan TPPS Kabupaten Sumenep sebelumnya harus terus dilanjutkan oleh TPPS di tingkat kecamatan dan desa,” ujarnya.
Target Penurunan Stunting 2024
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, Pemkab Sumenep menargetkan angka stunting turun menjadi 14% pada tahun 2024. Pada 2023, angka stunting tercatat 16,7%, sehingga target tersebut hanya membutuhkan penurunan 2,7%.
“Upaya ini dilakukan demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Sumenep,” jelas Ida.
Ia menegaskan perlunya keseriusan semua pihak, khususnya para pengambil keputusan, dalam mencari solusi penurunan stunting. Sebab, stunting bukan hanya berdampak pada kondisi fisik, tetapi juga perkembangan kognitif, sosial, dan ekonomi generasi mendatang.
Peran Pemerintah dan Masyarakat
Upaya penurunan stunting dilakukan secara menyeluruh, mulai tingkat nasional hingga desa. Pemkab Sumenep menekankan pentingnya penggunaan dana yang valid dan akurat, serta data stunting yang sesuai kondisi lapangan agar laporan kepada masyarakat benar-benar objektif.
Selain itu, diperlukan dukungan sarana prasarana lintas sektor, termasuk pelatihan berkala untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.
Ida juga menekankan bahwa penurunan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat.
“Peran keluarga sangat penting dalam pemenuhan gizi anak dan pola asuh. Komitmen akademisi, media, hingga pihak swasta juga harus terus terlibat dalam setiap proses penurunan stunting,” tambahnya.
Kolaborasi Lintas Sektor
Rakor ini dihadiri perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, kepala desa, serta organisasi kemasyarakatan. Hadir pula narasumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yakni Dra. Wahasah, MM., serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Nurul Hasanah, S.Sos., M.Si.
Dengan adanya Rakor Monev ini, Pemkab Sumenep berharap program percepatan penurunan stunting dapat berjalan efektif, sehingga kualitas generasi muda Sumenep semakin meningkat di masa depan.
