FALIHMEDIA.COM | SAMPANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Madura, menegaskan komitmennya untuk memastikan penyaluran program bantuan sosial (bansos) berjalan tepat sasaran.
Melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA), pemerintah daerah meminta para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) agar tidak sembarangan dalam melakukan pendataan penerima bantuan.
Kepala Bidang Jaminan Sosial Dinsos PPPA Sampang, Erwin Elmi Syahrial, menegaskan pentingnya pengawasan ketat dalam proses validasi data penerima bansos. Langkah ini dinilai penting agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang layak.
“Pendamping wajib turun langsung ke lapangan. Jangan sampai warga yang tergolong mampu justru mendapatkan bantuan,” ujarnya, Senin (6/10/2025).
Menurut Erwin, proses pendataan dimulai dari kepala desa dan operator desa yang kemudian diverifikasi ulang oleh pendamping PKH melalui pemeriksaan lapangan (ground check).
“Tahapan ini menjadi kunci untuk memastikan bantuan menyasar keluarga miskin ekstrem, bukan sekadar nama di daftar penerima,” jelasnya.
Berdasarkan data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) periode Juli–September 2025, tercatat 60.320 jiwa penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan 93.886 jiwa penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kabupaten Sampang.
Lebih lanjut, Erwin menjelaskan bahwa proses verifikasi mengacu pada desil kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Pendamping harus memahami peta desil ini agar bantuan tidak salah sasaran. Jika pendamping lalai, dampaknya fatal, masyarakat miskin ekstrem bisa terabaikan,” tegasnya.
Dengan sistem pengawasan berlapis dan validasi data yang ketat, Dinsos Sampang berharap penyaluran bantuan sosial dapat berjalan lebih transparan, adil, dan tepat sasaran.
“Pendamping adalah garda terdepan. Keberhasilan program bansos sangat bergantung pada kerja mereka di lapangan,” tutup Erwin.
