CIREBON – Aktivitas melaut nelayan di Kota Cirebon, Jawa Barat, mengalami gangguan serius akibat keterbatasan pasokan bahan bakar minyak (BBM). Kondisi ini memaksa puluhan hingga ratusan kapal berhenti beroperasi dan bersandar di pelabuhan, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi yang terus meningkat.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Cirebon, Karsudin, mengungkapkan bahwa krisis BBM telah berlangsung hampir satu bulan. Ia menilai dampak paling besar dirasakan oleh nelayan yang mengoperasikan kapal berukuran di atas 30 Gross Tonnage (GT), karena kebutuhan bahan bakarnya jauh lebih tinggi.
Karsudin menjelaskan, satu kapal besar membutuhkan hingga 30 kiloliter BBM dalam sekali melaut. Sementara kapal di bawah 30 GT membutuhkan sekitar 20 hingga 24 kiloliter. Namun, nelayan saat ini hanya memperoleh sebagian kecil dari kebutuhan tersebut.
“Sekitar 100 kapal tidak melaut karena kekurangan BBM, terutama kapal besar. Kondisi ini sudah menyangkut keberlangsungan penghidupan nelayan,” ujar Karsudin, Selasa (21/4/2026).
Banyak nelayan memilih menunda aktivitas melaut karena biaya operasional tidak sebanding dengan potensi hasil tangkapan. Sebagian nelayan tetap melaut dengan membatasi jarak tangkap, meski hasilnya tidak maksimal.
“Jika nelayan memaksakan melaut dengan BBM terbatas, risikonya tinggi. Mereka bisa gagal mencapai lokasi tangkap atau pulang tanpa hasil,” jelasnya.
Karsudin menambahkan, krisis BBM juga berdampak pada rantai ekonomi di wilayah pesisir. Penurunan hasil tangkapan membuat pelaku usaha perikanan seperti pengepul, pedagang ikan, hingga pekerja pengolahan ikut terdampak.
Ia menegaskan bahwa solusi jangka pendek yang dibutuhkan nelayan adalah penambahan kuota BBM, khususnya untuk kapal besar. Menurutnya, setiap kapal setidaknya memerlukan pasokan minimal 20 kiloliter agar dapat kembali beroperasi normal.
“Kami membutuhkan kepastian pasokan BBM. Tanpa itu, aktivitas nelayan akan terus terhenti,” tegasnya.
Di sisi lain, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Cirebon mengakui adanya keterbatasan pasokan BBM, terutama untuk jenis non-subsidi. Kepala DKP3 Kota Cirebon, Elmi Masruroh, menyebutkan bahwa kuota BBM subsidi saat ini mencapai sekitar 2.700 kiloliter per tahun.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus membagi kuota tersebut secara merata agar seluruh nelayan tetap mendapatkan akses BBM.
“Jika kami memberikan dalam jumlah besar ke satu kapal, nelayan lain bisa tidak kebagian. Karena itu kami atur distribusinya agar merata,” ujar Elmi.
Pemerintah daerah terus mengupayakan penambahan kuota BBM subsidi melalui koordinasi dengan pemerintah pusat. Selain itu, DKP3 juga menerapkan sistem distribusi berbasis daring untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan penyaluran BBM.
