JAKARTA – Irjen Eko Hadi Santoso mengajukan banding setelah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan dari institusi Polri. Putusan etik tersebut berkaitan dengan dugaan perbuatan tercela dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan Polri akan memproses permohonan banding tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.
Ia menjelaskan, ketentuan pengajuan banding mengacu pada Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sebagaimana telah diubah melalui Perpol Nomor 4 Tahun 2026.
Aturan tersebut mengatur mekanisme pemeriksaan banding terhadap putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Polri nantinya membentuk komisi banding untuk memeriksa permohonan yang diajukan Irjen Eko Hadi Santoso.
“Sebagaimana Pasal 69 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sebagaimana telah diubah dengan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022, ini menyangkut juga masuk pada mekanisme banding dan nantinya akan dibentuk komisi banding lebih lanjut,” kata Trunoyudo dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Polri Tunggu Hasil Pemeriksaan Komisi Banding
Trunoyudo membenarkan bahwa Irjen Eko telah menyatakan keinginannya untuk mengajukan banding atas putusan sidang etik. Menurutnya, komisi banding akan memeriksa permohonan tersebut sebelum menetapkan keputusan akhir.
Polri akan menyampaikan hasil pemeriksaan setelah komisi banding menyelesaikan seluruh tahapan sesuai ketentuan.
Perkembangan terkait dengan permohonan banding keduanya tentu nanti akan diputuskan melalui komisi banding, bagaimana mekanismenya aturannya, tetapi hasil putusannya kita tunggu akan kita sampaikan lebih lanjut,” ujarnya.
Selain menjelaskan mekanisme banding, Trunoyudo juga memastikan Irjen Eko telah kembali menjalani penahanan di Markas Komando (Mako) Brimob setelah menerima putusan PTDH.
Ia menyebut pengembalian tersebut berkaitan dengan proses pidana yang ditangani Bareskrim Polri.
Ahrie Sonta Juga Ajukan Banding atas Putusan PTDH
Sebelumnya, Polri juga menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Ahrie Sonta melalui sidang Komisi Kode Etik Polri pada Selasa (10/11/2026).
Dalam sidang tersebut, majelis KKEP menyatakan perilaku Ahrie Sonta sebagai perbuatan tercela dan menjatuhkan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, menyampaikan keputusan tersebut seusai pelaksanaan sidang etik.
“Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan, yang pertama sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela,” kata Johnny.
Ia kemudian menegaskan keputusan majelis yang menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Ahrie Sonta.
“Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri,” imbuhnya.
Sama seperti Irjen Eko Hadi Santoso, Ahrie Sonta juga mengajukan banding atas putusan PTDH. Polri selanjutnya akan memproses permohonan tersebut melalui majelis banding sesuai mekanisme kode etik profesi kepolisian.
Dengan demikian, kedua putusan pemecatan tersebut masih memasuki tahapan upaya banding yang harus diproses melalui mekanisme internal Polri.














