JAKARTA – Pemerintah Iran menolak proposal rencana damai yang diajukan oleh Amerika Serikat (AS) karena menilai isi kesepakatan tersebut tidak menghormati kedaulatan negara.
Pakar hubungan internasional, Teuku Rezasyah, menyebut proposal yang terdiri dari 15 butir itu justru merendahkan martabat Iran sebagai bangsa berdaulat dengan sejarah panjang.
Menurutnya, isi proposal tersebut tidak mencerminkan hubungan setara antarnegara. Ia juga menilai rekam jejak AS dalam berbagai kesepakatan internasional menjadi alasan utama Iran bersikap tegas.
“Pengalaman selama ini menunjukkan AS kerap menarik diri secara sepihak dari perjanjian yang telah disepakati,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).
Selain faktor kepercayaan, Rezasyah menilai langkah AS ini juga sarat kepentingan politik domestik dan global. Ia menduga pemerintahan Donald Trump ingin meningkatkan citra politiknya di tengah tekanan internal dan kritik dari sekutu internasional.
Ia juga menilai proposal tersebut berpotensi memicu perpecahan di dalam negeri Iran. Kondisi itu dinilai bisa melemahkan persatuan nasional Iran, terutama dalam menghadapi konflik dengan AS dan Israel.
Sementara itu, rincian resmi 15 butir proposal damai tersebut belum dipublikasikan secara terbuka. Namun, sejumlah media internasional mulai mengungkap poin-poin utama yang diduga menjadi isi kesepakatan.
Beberapa syarat yang diajukan AS antara lain meminta Iran berkomitmen untuk tidak mengembangkan senjata nuklir, membongkar fasilitas nuklir, serta menyerahkan cadangan uranium yang telah diperkaya kepada Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
Selain itu, AS juga meminta Iran membatasi program rudalnya, baik dari sisi jangkauan maupun jumlah. Iran juga diminta menghentikan dukungan terhadap kelompok proksi di Timur Tengah.
Dalam proposal tersebut, Iran diwajibkan membuka kembali Selat Hormuz sebagai jalur maritim bebas. Selat ini memiliki peran strategis karena menjadi jalur utama distribusi energi dunia.
Sebagai imbalannya, AS menawarkan pencabutan seluruh sanksi internasional terhadap Iran. Selain itu, AS juga menjanjikan kerja sama dalam pengembangan proyek nuklir sipil di Bushehr untuk kebutuhan listrik.
Hingga kini, ketegangan antara kedua negara masih berlangsung, terutama setelah meningkatnya konflik militer dan kebijakan sanksi yang saling berbalas.
