SURABAYA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Timur menyoroti kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antardaerah yang dinilai masih menjadi tantangan pembangunan di provinsi tersebut. Perbedaan capaian antara Kota Surabaya dan Kabupaten Sampang menjadi salah satu gambaran ketimpangan kualitas hidup masyarakat.
Berdasarkan data yang disampaikan Fraksi PKB DPRD Jatim, IPM Kota Surabaya mencapai 85,65, sedangkan Kabupaten Sampang berada di angka 67,23. Kesenjangan juga terlihat pada indikator pendidikan, khususnya rata-rata lama sekolah.
Kota Madiun mencatat rata-rata lama sekolah sebesar 12,12 tahun. Sementara itu, Kabupaten Sampang hanya mencapai 5,19 tahun. Perbedaan tersebut menjadi perhatian Fraksi PKB dalam mendorong kebijakan pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Jawa Timur.
Bendahara Fraksi PKB DPRD Jatim, Salim Azhar, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil pembangunan juga perlu menjadi tolok ukur.
“Fraksi PKB mengapresiasi capaian yang telah diraih Pemprov Jatim. Namun, jangan sampai pertumbuhan ekonomi terlihat tinggi, tetapi manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh masyarakat,” ungkap Salim, Selasa (13/10/2026).
PKB Dorong Target Peningkatan IPM yang Terukur
Fraksi PKB menilai kesenjangan kualitas hidup antardaerah perlu dijawab melalui kebijakan yang lebih terarah. Perhatian khusus, menurut fraksi tersebut, perlu diberikan kepada kabupaten/kota yang masih memiliki capaian IPM dan indikator pendidikan relatif rendah.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur didorong menetapkan target tahunan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan IPM, memperbaiki rata-rata lama sekolah, serta menekan angka kemiskinan di wilayah yang membutuhkan perhatian lebih besar.
Target tersebut diharapkan tidak berhenti pada indikator makro, tetapi juga mendorong perbaikan nyata dalam akses pendidikan, kesejahteraan, dan kesempatan masyarakat meningkatkan taraf hidup.
Dengan target yang terukur, pelaksanaan program pembangunan juga diharapkan lebih mudah dievaluasi. Pemerintah dapat menilai perkembangan capaian setiap tahun sekaligus mengidentifikasi kebijakan yang perlu diperbaiki untuk mempersempit kesenjangan antardaerah.
Madura dan Jalur Lintas Selatan Diminta Mendapat Perhatian Anggaran
Selain mendorong target peningkatan IPM, Fraksi PKB DPRD Jatim meminta perhatian lebih terhadap kawasan Madura dan Jalur Lintas Selatan (JLS). Kedua kawasan tersebut dinilai perlu memperoleh dukungan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan pembangunan masing-masing wilayah.
“Kawasan Madura dan Jalur Lintas Selatan (JLS) perlu mendapat perhatian melalui dukungan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan wilayah,” pungkas Salim.
Menurut Fraksi PKB, penganggaran yang tepat sasaran dapat menjadi salah satu instrumen untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Dukungan tersebut diharapkan membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar.
Sorotan ini menempatkan pemerataan sebagai salah satu isu dalam agenda pembangunan Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi diharapkan berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pendidikan, penurunan kemiskinan, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat.
Dengan demikian, evaluasi keberhasilan pembangunan tidak hanya melihat capaian wilayah yang telah maju, tetapi juga memperhatikan perkembangan daerah yang masih menghadapi kesenjangan. Dorongan Fraksi PKB tersebut menjadi tuntutan kebijakan yang perlu ditindaklanjuti melalui perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program pembangunan yang terukur.
