PAN, Demokrat, dan Golkar Tanggapi Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Gerindra Munculkan Nama Dasco

Prabowo Subianto bersama pimpinan partai koalisi dalam dinamika bursa cawapres pengganti Gibran dan dukungan terhadap kader Gerindra.
Sejumlah pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Maju mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam agenda politik. PAN, Demokrat, dan Golkar menyampaikan sikap terkait bursa calon wakil presiden pengganti Gibran.

JAKARTA – Sejumlah partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan mulai menyampaikan sikap terkait bursa calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, dan Partai Golkar memiliki pandangan masing-masing mengenai sosok yang akan mengisi posisi tersebut.

Di tengah dinamika politik itu, nama Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, semakin sering muncul dalam pembicaraan internal partai. Sejumlah pengurus Gerindra di berbagai daerah bahkan menyatakan dukungan terhadap Dasco untuk menduduki posisi wakil presiden.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebelumnya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto harus mengajukan dua nama calon wakil presiden paling lambat Selasa, 18 November 2026. MPR kemudian menjadwalkan sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden baru pada 2 Desember 2026.

Dukungan terhadap Dasco datang dari sejumlah perwakilan Gerindra di daerah. Gerindra Jawa Timur menilai Dasco memiliki loyalitas serta mampu menjaga kesinambungan kepemimpinan. Sementara itu, Gerindra Banten menyoroti konsistensi sikap Dasco dalam mendukung Presiden Prabowo Subianto.

Dukungan serupa juga muncul dari sejumlah pengurus Gerindra di Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Papua. Mereka menilai Dasco memiliki kemampuan merangkul berbagai kelompok, menyelesaikan persoalan politik, serta berkontribusi dalam membesarkan partai dan memenangkan pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Lantas, bagaimana sikap PAN, Demokrat, dan Golkar dalam menyikapi usulan calon wakil presiden pengganti Gibran? Demokrat Serahkan Pemilihan Cawapres kepada Prabowo.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa partainya tidak akan mengajukan kader untuk mengisi jabatan wakil presiden.
AHY menyampaikan sikap tersebut pada Jumat (13/11/2026). Menurutnya, Demokrat memilih menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan calon wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.

Partai Demokrat juga menghormati kewenangan MPR dalam proses pemilihan wakil presiden sesuai ketentuan konstitusi.

Sebelum menyampaikan keputusan tersebut, AHY mengaku telah berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Keduanya melakukan komunikasi melalui panggilan video ketika SBY sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta. Dalam pembicaraan tersebut, SBY menyetujui sikap Demokrat yang tidak mengusulkan nama dan menyerahkan keputusan kepada Prabowo.

AHY menegaskan bahwa keputusan itu sejalan dengan konstitusi Partai Demokrat sekaligus menjadi bentuk penghormatan terhadap kewenangan presiden dalam mengusulkan calon wakil presiden.

Golkar Belum Menentukan Nama Usulan

Berbeda dengan Demokrat, Partai Golkar masih mempertimbangkan sosok yang akan mereka usulkan sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji mengatakan partainya belum menyelesaikan pembahasan mengenai nama kandidat. Golkar masih memerlukan waktu untuk mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum menyampaikan usulan kepada Presiden Prabowo.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengungkapkan bahwa sejumlah tokoh dari partai politik koalisi berpeluang masuk dalam bursa calon wakil presiden.

Khusus dari Partai Gerindra, Doli menyebut tiga nama yang berpotensi mengisi posisi tersebut. Ketiganya yakni Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Jenderal Gerindra Sugiono, dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Meski demikian, Doli menegaskan Golkar akan mendukung siapa pun sosok yang nantinya mendapat kepercayaan dari Presiden Prabowo.

Menurutnya, calon wakil presiden tidak harus berasal dari partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan. Prabowo juga memiliki peluang memilih tokoh dari luar koalisi maupun kalangan nonpartai politik.

Sikap tersebut menunjukkan bahwa Golkar memilih mengikuti keputusan presiden tanpa memaksakan kadernya masuk dalam bursa pencalonan.

PAN Dukung Kader Gerindra Jadi Wakil Presiden

Sementara itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan secara terbuka menyatakan dukungan terhadap kader Partai Gerindra untuk mengisi posisi wakil presiden.

Zulkifli menyampaikan pandangan tersebut setelah menghadiri pertemuan bersama Presiden Prabowo dan sejumlah pimpinan partai politik di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).

Ia mengatakan PAN tidak akan mengajukan kader internal untuk mengikuti bursa calon wakil presiden. Menurutnya, keputusan mengenai sosok pengganti Gibran sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo.

Zulkifli juga menyebut hampir seluruh ketua umum partai politik koalisi tidak mengajukan kader masing-masing. Ia mengungkapkan adanya kesepahaman di antara pimpinan partai mengenai peluang kader Gerindra untuk mengisi posisi tersebut.

Pernyataan itu sekaligus memperlihatkan dukungan PAN terhadap kemungkinan munculnya calon wakil presiden dari internal Gerindra.

Bursa Cawapres Masih Menunggu Keputusan Prabowo

Perbedaan respons PAN, Demokrat, dan Golkar memperlihatkan dinamika pembahasan calon wakil presiden pengganti Gibran di lingkungan partai koalisi.
PAN secara terbuka mendukung kader Gerindra, Demokrat memilih tidak mengajukan nama, sedangkan Golkar masih mempertimbangkan kandidat sebelum menyampaikan usulan resmi.

Di tengah berbagai pandangan tersebut, nama Sufmi Dasco Ahmad menjadi salah satu figur Gerindra yang mendapat perhatian. Selain Dasco, Sugiono dan Ahmad Muzani juga masuk dalam daftar tokoh yang disebut memiliki peluang.

Meski sejumlah partai telah menyampaikan sikap, keputusan akhir mengenai nama calon wakil presiden tetap menunggu proses resmi sesuai mekanisme konstitusi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *