JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyiapkan proses verifikasi terhadap 22 persyaratan yang wajib dipenuhi dua calon wakil presiden (cawapres) usulan Presiden Prabowo Subianto. Pemeriksaan tersebut akan dilakukan setelah Presiden menyerahkan nama kandidat beserta dokumen kelengkapannya kepada MPR.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan, kedua kandidat harus memenuhi sejumlah persyaratan administratif sebelum mengikuti proses pemilihan dan pelantikan wakil presiden.
“Presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Jumlah syaratnya kalau nggak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi,” kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Muzani menjelaskan, MPR telah membentuk tim verifikasi untuk memeriksa seluruh dokumen dan persyaratan kedua kandidat. Tim tersebut akan menguraikan secara terperinci setiap ketentuan yang harus dipenuhi, termasuk dokumen ijazah.
MPR Bentuk Tim Verifikasi dan Tim Ad Hoc
MPR menunjuk Wakil Ketua MPR dari Fraksi NasDem, Lestari Moerdijat, sebagai koordinator tim verifikasi. Sementara itu, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, akan memimpin tim ad hoc.
Muzani menyampaikan, tim ad hoc beranggotakan 36 orang yang berasal dari unsur fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Tim tersebut juga melibatkan dua orang wakil ketua.
“Rapat gabungan juga memutuskan bahwa tim ad hoc, panitia ad hoc akan diketuai oleh Mas Bambang Wuryanto dengan diisi oleh dua orang wakil ketua, dengan keanggotaan 36 orang yang sudah kita tetapkan dari fraksi dan kelompok DPD. Dan tim verifikasi, koordinatornya Ibu adalah Ibu Lestari Moerdijat dengan ketua tim Saudara Habiburohman dan Sekretaris dari PDI Perjuangan,” ujarnya.
Pembentukan kedua tim tersebut menjadi bagian dari persiapan MPR dalam menjalankan proses pengisian jabatan wakil presiden.
Sidang Pemilihan Wapres Diundur ke 9 Desember
Di sisi lain, MPR mengubah jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden. Agenda yang semula dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026 kini bergeser menjadi 9 Desember 2026.
Muzani mengatakan, perubahan jadwal tersebut mengikuti permintaan Presiden Prabowo yang membutuhkan waktu untuk mempersiapkan dua nama kandidat.
Menurut Muzani, Presiden perlu berkonsultasi dengan partai pengusung, partai koalisi, serta sejumlah tokoh sebelum mengajukan nama calon wakil presiden kepada MPR.
“Akan tetapi, jadwal kenegaraan yang begitu luar biasa menyebabkan berbagai macam persiapan untuk mengisi dua nama calon wakil presiden tersebut tetap memerlukan waktu. Presiden memerlukan untuk berbicara dengan partai pengusung, partai koalisi, dan berbagai macam tokoh untuk mendapatkan pertimbangan,” ujar Muzani.
Presiden kemudian mengusulkan perubahan jadwal melalui surat presiden. MPR pun menjadwalkan sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden pada Rabu, 9 Desember 2026, atau mundur satu pekan dari agenda semula.














