JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyatakan komitmennya untuk memberantas praktik penipuan terhadap calon jemaah haji dan umrah yang memanfaatkan simbol serta kepercayaan agama demi keuntungan pribadi.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut para pelaku penipuan tersebut sebagai “bandit agama”. Istilah itu merujuk pada pihak-pihak yang menjadikan agama sebagai komoditas untuk memperdaya masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Dahnil di Jakarta, Selasa malam (10/11/2026). Ia menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan praktik penipuan yang merugikan calon jemaah terus berlangsung.
“Kami menggunakan istilah lawan bandit agama karena mereka ini orang-orang yang menggunakan agama sebagai komoditas. Pelakunya kami labeli dengan bandit agama. Kami akan lawan,” kata Dahnil.
Menurut Dahnil, praktik penipuan dalam penyelenggaraan haji dan umrah berpotensi melibatkan berbagai pihak. Ia bahkan tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan oknum pegawai Kementerian Haji dan Umrah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Dahnil mengaku hampir setiap hari menerima laporan mengenai dugaan penipuan terhadap calon jemaah. Kondisi tersebut semakin memprihatinkan karena, menurutnya, hampir 70 persen korban berasal dari masyarakat desa dan kampung yang memiliki kerentanan ekonomi.
Untuk menekan praktik tersebut, pemerintah akan memperkuat pengawasan melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
Langkah ini diarahkan untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah berjalan sesuai ketentuan serta terbebas dari penipuan dan penyalahgunaan kepercayaan masyarakat.
Dahnil juga mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah haji dan umrah agar tidak menjadikan agama sebagai sarana mencari keuntungan dengan merugikan jemaah.
“Saya mengingatkan PPIU, PIHK, KBIHU, dan pihak-pihak lainnya, jika masih menjadikan agama sebagai komoditas untuk menipu atau mengambil keuntungan dengan merugikan jemaah, berarti Anda adalah bandit agama. Ini yang harus dihentikan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi peringatan bagi seluruh penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah agar menjalankan usaha secara bertanggung jawab. Pemerintah juga dituntut memastikan pengawasan berjalan efektif sehingga masyarakat, khususnya calon jemaah dari kelompok rentan, terlindungi dari praktik penipuan.
