DENPASAR – Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Bali, Made Muliawan Arya atau De Gadjah, menyoroti sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjelang dua tahun kepemimpinan nasional. Ia mengapresiasi upaya pemberantasan korupsi, pemulihan aset negara, pemerataan pendidikan, serta penguatan ketahanan pangan dan energi.
Meski demikian, De Gadjah menegaskan bahwa berbagai program pemerintah harus terus dievaluasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang diluncurkan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat.
Dalam keterangan resminya di Denpasar, Rabu (21/10/2026), De Gadjah mengatakan dua tahun pertama pemerintahan belum cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan bangsa. Karena itu, ia menilai konsistensi pelaksanaan kebijakan dan pengawasan publik tetap diperlukan.
De Gadjah Soroti Pemberantasan Korupsi dan Pemulihan Aset Negara
De Gadjah mengapresiasi peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia dalam penanganan perkara korupsi. Ia menekankan bahwa penegakan hukum harus berlaku adil bagi siapa pun yang terbukti melanggar hukum, tanpa memandang jabatan maupun kedekatan dengan kekuasaan.
Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak boleh hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku. Penelusuran dan pengembalian aset negara hasil tindak pidana juga perlu menjadi prioritas agar kekayaan publik dapat kembali dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
De Gadjah menyinggung angka pemulihan aset negara yang disebut mencapai sekitar Rp1,53 triliun sepanjang 2025 berdasarkan catatan KPK. Ia menilai pengembalian aset tersebut penting untuk mendukung pembiayaan pendidikan, kesehatan, pembangunan, dan program kesejahteraan.
Namun, ia mengingatkan bahwa proses penegakan hukum harus tetap profesional, independen, transparan, dan tidak tebang pilih. Dukungan terhadap pemberantasan korupsi, menurutnya, harus disertai komitmen menjaga integritas lembaga penegak hukum.
Program Strategis Prabowo-Gibran Harus Berdampak Nyata
Selain pemberantasan korupsi, De Gadjah menyoroti sejumlah program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta penguatan ketahanan pangan nasional.
Ia menilai keberhasilan program tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran atau jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Hal yang lebih penting adalah manfaat yang diterima masyarakat sesuai kebutuhan mereka.
Anak-anak, misalnya, membutuhkan asupan gizi dan pendidikan yang memadai. Petani memerlukan kepastian pasar dan pendapatan yang lebih baik, sedangkan masyarakat membutuhkan layanan kesehatan yang mudah dijangkau.
Di sisi lain, generasi muda membutuhkan kesempatan kerja dan peluang usaha yang lebih luas. Karena itu, De Gadjah mendorong evaluasi berkala dan perbaikan pelaksanaan program agar kebijakan pemerintah dapat menjawab persoalan masyarakat secara tepat.
PSEL Denpasar Raya Diharapkan Bantu Atasi Sampah Bali
Dalam konteks pembangunan daerah, De Gadjah menyoroti rencana penanganan sampah melalui fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Denpasar Raya.
Menurutnya, persoalan sampah berkaitan erat dengan kebersihan lingkungan, kesehatan masyarakat, keberlanjutan sektor pariwisata, dan masa depan Bali. Oleh sebab itu, pembangunan fasilitas pengolahan sampah perlu disertai sistem pengelolaan yang baik dari tingkat rumah tangga hingga pemerintah daerah.
Ia berharap pembangunan PSEL berjalan sesuai target dan memenuhi standar lingkungan yang berlaku. Keterlibatan masyarakat juga diperlukan agar pengurangan dan pemilahan sampah menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari.
Dengan demikian, penanganan sampah tidak hanya bergantung pada pembangunan fasilitas, tetapi juga pada konsistensi pengelolaan dan perubahan perilaku masyarakat.
Program PLTS Jadi Perhatian dalam Ketahanan Energi Bali
De Gadjah juga menyoroti pengembangan energi terbarukan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.
Ia menyinggung program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak yang disebut diluncurkan Presiden Prabowo Subianto dari Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, pada 25 Agustus 2026.
Dalam keterangan tersebut, program itu disebut diawali dengan peluncuran 14 PLTS di enam provinsi, termasuk Bali, dengan kapasitas total 5,3 gigawatt peak.
De Gadjah menilai pengembangan energi surya penting bagi Bali yang memiliki kebutuhan listrik untuk menunjang aktivitas masyarakat dan sektor pariwisata. Namun, pengembangan pembangkit energi terbarukan perlu diikuti penguatan jaringan listrik, sistem penyimpanan energi, dan infrastruktur pendukung.
Ia berharap langkah tersebut dapat membantu meningkatkan keandalan pasokan listrik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi tertentu secara bertahap.
Sekolah Rakyat Buka Akses Pendidikan bagi Keluarga Kurang Mampu
Di bidang pendidikan, De Gadjah mengapresiasi keberadaan dua Sekolah Rakyat di Bali, yakni di Kabupaten Tabanan dan Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kabupaten Karangasem.
Sekolah Rakyat di Tabanan disebut telah menjalankan kegiatan pendidikan sejak 2025. Sementara itu, Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Bali di Tulamben, Karangasem, mulai menggelar kegiatan pengenalan lingkungan sekolah pada Juli 2026.
Fasilitas pendidikan di Karangasem tersebut disebut memiliki nilai kontrak pembangunan sekitar Rp255,5 miliar. Fasilitasnya mencakup sarana pendidikan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, beserta asrama dan fasilitas pendukung lainnya.
Menurut De Gadjah, program Sekolah Rakyat berpotensi memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Ia menegaskan bahwa keterbatasan ekonomi seharusnya tidak menghalangi anak-anak memperoleh pendidikan yang layak.
Pendidikan, lanjutnya, merupakan salah satu instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Karena itu, ia berharap program tersebut dapat mendukung pemerataan kesempatan belajar bagi masyarakat Bali.
De Gadjah Akui Pemerintah Masih Punya Pekerjaan Rumah
Meski mengapresiasi sejumlah kebijakan pemerintah, De Gadjah mengakui masih banyak persoalan yang perlu diselesaikan. Tantangan tersebut mencakup penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan petani, stabilitas harga kebutuhan pokok, kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta persoalan sosial dan lingkungan.
Ia menilai apresiasi terhadap capaian pemerintah harus berjalan beriringan dengan kritik yang konstruktif. Kritik diperlukan sebagai bagian dari demokrasi sekaligus masukan untuk memperbaiki kebijakan dan pelaksanaan program.
De Gadjah juga mengajak pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten dan kota, serta masyarakat memperkuat kolaborasi dalam menyelesaikan persoalan daerah.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan seharusnya diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan semata-mata dari pihak yang memperoleh pengakuan atau pujian.
Dua Tahun Prabowo-Gibran Jadi Momentum Evaluasi
Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, De Gadjah berharap pemberantasan korupsi, pemulihan aset negara, pemerataan pendidikan, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas.
Ia menilai pemerintah perlu menjaga konsistensi pelaksanaan kebijakan sekaligus terbuka terhadap evaluasi terhadap program yang belum mencapai hasil optimal.
Menurutnya, masyarakat tidak menuntut seluruh persoalan selesai dalam waktu singkat. Namun, masyarakat membutuhkan kesungguhan, kejujuran, keberanian mengambil keputusan, dan hasil kerja yang dapat dirasakan secara nyata.
De Gadjah juga berharap perbedaan pilihan politik tidak menghalangi kerja sama untuk kepentingan publik. Dukungan politik, menurutnya, tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan kekurangan dalam pelaksanaan pemerintahan.
Dengan demikian, dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum untuk memperkuat evaluasi dan memastikan program nasional memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warga Bali.
