JAKARTA — Bank Indonesia (BI) Jawa Barat terus mempercepat transformasi ekonomi dan keuangan digital (EKD) untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta daya saing ekonomi daerah.
BI mendorong pemanfaatan transaksi nontunai agar tidak hanya mempermudah aktivitas pembayaran, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Penguatan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Casual Talk bertajuk “Akselerasi Ekonomi dan Keuangan Digital untuk Mendukung Produktivitas Ekonomi” pada rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo 2026 (FEKDI x IFSE 2026).
Kegiatan yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, itu membahas strategi mempercepat digitalisasi ekonomi sesuai karakteristik dan kesiapan setiap daerah.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky P. Gozali mengatakan pemerintah dan pemangku kepentingan perlu menyesuaikan pengembangan ekonomi dan keuangan digital dengan potensi serta kesiapan teknologi di masing-masing wilayah.
“Penguatan EKD perlu disesuaikan dengan karakteristik, kesiapan digital, dan potensi masing-masing daerah agar mampu meningkatkan efisiensi, menciptakan nilai tambah, serta memperkuat daya saing ekonomi,” kata Ricky dalam keterangannya, Senin (28/9/2026).
Menurut BI, pengembangan digitalisasi yang mengikuti potensi daerah dapat membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Untuk itu, BI mendorong penguatan infrastruktur pembayaran, perluasan transaksi digital, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan.
BI Jabar Perluas Digitalisasi Transaksi Pemerintah
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat (KPwBI Jabar) memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Bank Pembangunan Daerah (BPD), serta pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya.
Kolaborasi tersebut menyasar perluasan digitalisasi transaksi pemerintah sekaligus meningkatkan pemanfaatan sistem pembayaran digital dalam pelayanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat.
BI Jabar juga terus mengembangkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) bersama pemerintah daerah dan BPD.
Hingga Semester I 2026, sebanyak 27 pemerintah kabupaten/kota dan satu pemerintah provinsi di Jawa Barat telah masuk kategori Digital dalam penerapan ETPD.
Program tersebut mencakup digitalisasi transaksi penerimaan dan belanja daerah. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan sistem digital untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan sekaligus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan.
Merchant QRIS Jabar Capai 10,54 Juta
Selain transaksi pemerintah, BI Jabar memperluas penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di berbagai sektor ekonomi.
BI mengembangkan QRIS untuk mendukung transaksi masyarakat dan pelaku usaha, sekaligus memperluas pemanfaatannya dalam layanan publik dan kegiatan ekonomi di berbagai wilayah Jawa Barat.
Hingga Agustus 2026, jumlah merchant QRIS di Jawa Barat mencapai 10,54 juta merchant.
BI Jabar juga mulai menerapkan QRIS Tap pada sejumlah layanan transportasi umum dan pusat perbelanjaan. Perluasan QRIS dan QRIS Tap tersebut bertujuan memperkuat konektivitas transaksi digital sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Transformasi sistem pembayaran digital juga dapat membantu pemerintah daerah mengoptimalkan pengelolaan ekonomi, mulai dari peningkatan efisiensi pelayanan hingga optimalisasi penerimaan dan belanja daerah.
Digitalisasi Dorong Potensi Ekonomi Jawa Barat
Jawa Barat memiliki struktur ekonomi yang beragam, mulai dari industri pengolahan, perdagangan, pariwisata hingga sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
BI menilai keragaman tersebut membuka peluang besar untuk memperluas transaksi digital serta menghubungkan sistem pembayaran dengan aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.
“Keragaman tersebut menjadi peluang untuk memperluas penggunaan transaksi digital sekaligus mengintegrasikan sistem pembayaran dengan kegiatan ekonomi dan pelayanan publik,” ujarnya.
KPwBI Jabar bersama pemerintah daerah, TP2DD, BPD, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat kolaborasi untuk mempercepat transformasi ekonomi dan keuangan digital.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, nilai tambah, serta daya saing ekonomi Jawa Barat.
FEKDI x IFSE 2026
FEKDI x IFSE 2026 berlangsung pada 24–26 September 2026 di JICC Jakarta. Agenda tersebut menghadirkan seminar, talkshow, showcase inovasi teknologi, digital experience, serta forum jejaring bagi berbagai pemangku kepentingan.
Rangkaian kegiatan juga membahas penguatan sinergi nasional, pengembangan talenta dan inovasi digital, serta peningkatan konektivitas ekonomi dan keuangan digital antarnegara.
Melalui forum tersebut, pemerintah, industri, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya mendorong pemanfaatan teknologi digital agar semakin terhubung dengan kebutuhan ekonomi dan pembangunan di berbagai daerah.
