FALIHMEDIA.COM | SOLO – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendesak aparat penegak hukum untuk menyelidiki dugaan pelanggaran pidana dalam kasus penyajian makanan nonhalal di rumah makan Ayam Goreng Widuran, Solo. Ia menilai praktik yang telah berlangsung puluhan tahun itu tak bisa dianggap sebagai ketidaksengajaan.
“Restoran itu sudah beroperasi lebih dari 50 tahun. Sangat sulit menerima alasan tidak adanya niat tersembunyi, apalagi banyak konsumennya adalah umat muslim,” ungkap Sahroni, Selasa (27/5/2025).
Menurut politisi Partai NasDem tersebut, tindakan tersebut bisa dikategorikan sebagai penipuan konsumen. Ia juga menyayangkan klarifikasi dari pihak restoran baru disampaikan setelah isu ini viral di media sosial.
Sahroni menekankan bahwa menjual makanan nonhalal sebenarnya diperbolehkan selama informasi disampaikan dengan jujur dan terbuka.
“Masalahnya, mereka tahu mayoritas pelanggan adalah muslim, namun tidak memberikan keterangan yang jelas sejak awal. Baru bicara setelah ramai diperbincangkan di media sosial,” tambahnya.
Ia meminta pihak kepolisian segera mengambil langkah hukum dan bekerja sama dengan MUI serta BPJPH untuk menginvestigasi potensi pelanggaran serupa di tempat makan lain.
“Kalau memang ada unsur kesengajaan demi keuntungan bisnis, maka ini sangat merugikan umat dan wajib ditindak tegas. Bahkan Ketua PP Muhammadiyah pun sudah menyebut hal ini bisa masuk ranah pidana,” ujar Sahroni.
Menanggapi polemik tersebut, manajemen Ayam Goreng Widuran telah menyampaikan permohonan maaf melalui akun Instagram resmi mereka pada Jumat (23/5/2025). Mereka mengklaim telah mencantumkan label nonhalal di seluruh cabang, bio Instagram, serta Google Review.
Sementara itu, Wali Kota Solo, Respati Ahmad Ardianto, memutuskan menutup sementara operasional restoran tersebut guna proses pengajuan sertifikasi halal.
“Penutupan sementara ini untuk dilakukan asesmen ulang dan memastikan kejelasan informasi kepada publik,” tutur Respati saat meninjau langsung lokasi restoran, Senin (27/5/2025).
