DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota mempercepat pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 agar target pendataan dapat tercapai sesuai jadwal yang ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS).
Permintaan tersebut disampaikan Koster saat menghadiri kegiatan Penguatan Komitmen Bersama Menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 di Kantor Gubernur Bali, Sabtu (11/7/2026).
Hingga pertengahan Juli 2026, pelaksanaan Sensus Ekonomi di Bali baru mencapai 43 persen. Sementara itu, BPS menargetkan seluruh proses pendataan selesai 100 persen pada akhir Agustus 2026.
Baca juga: Bawaslu Bali Ajak Masyarakat Jaga Persatuan dan Hindari Polarisasi Politik Pascapemilu
Meski capaian tersebut masih berada dalam batas waktu yang ditetapkan, Koster meminta seluruh pemerintah daerah meningkatkan kinerja agar penyelesaian pendataan sudah melampaui 50 persen pada akhir Juli 2026.
“Kita belum melewati tenggat waktu. Akhir Juli harus sudah di atas 50 persen,” ujar Koster.
Menurutnya, data hasil Sensus Ekonomi akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan perencanaan ekonomi di Provinsi Bali. Oleh karena itu, seluruh kepala daerah diminta memberikan perhatian penuh terhadap kelancaran proses pendataan.
Baca juga: Tinjau Sekolah Rakyat di Bali, Prabowo Subianto Ajak Siswa Hormati Orang Tua dan Rajin Belajar
Koster secara khusus menyoroti progres pelaksanaan sensus di Kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung, dan Kota Denpasar. Ia menilai ketiga daerah tersebut memiliki akses wilayah yang relatif mudah sehingga tidak seharusnya mengalami keterlambatan.
Sebaliknya, ia menyebut daerah seperti Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng justru menghadapi tantangan geografis yang lebih besar dalam menjangkau lokasi pendataan.
“Kalau Denpasar tidak sulit. Dalam hitungan jam sudah bisa menjangkau seluruh wilayah, jadi tidak ada alasan terlambat,” tegasnya.
Baca juga: Polres Sumenep dan BPS Bersinergi Perkuat Ketahanan Pangan
Gubernur Bali juga mengingatkan akan melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri apabila terdapat pemerintah daerah yang tidak menunjukkan keseriusan dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Ia menambahkan, Gianyar, Badung, dan Kota Denpasar merupakan daerah penyumbang terbesar penerimaan pajak hotel dan restoran di Bali sehingga diharapkan menjadi contoh dalam menyukseskan program nasional tersebut.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, mengatakan pihaknya telah mengerahkan 3.774 petugas sensus untuk menjangkau seluruh wilayah di Pulau Bali.
Baca juga: Bupati Sumenep Ajak Masyarakat Sukseskan Sensus Ekonomi 2026 untuk Perkuat Pembangunan Daerah
Menurut Agus, Sensus Ekonomi 2026 bertujuan menghasilkan data yang akurat sebagai dasar evaluasi kebijakan ekonomi sekaligus mendukung perencanaan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah.
Karena itu, BPS mengajak seluruh pelaku usaha memberikan informasi yang benar, lengkap, dan tepat waktu kepada petugas sensus agar kualitas data yang dihasilkan semakin baik.
BPS Bali mencatat terdapat 647.337 unit usaha di seluruh provinsi tersebut. Jumlah itu terdiri atas 1.803 usaha besar, 12.578 usaha menengah, serta 632.956 usaha mikro dan kecil.
Baca juga: TPID Sumenep Pantau Harga Bahan Pokok Jelang Nataru 2026, Stok Aman Harga Stabil
Selama proses pendataan hingga akhir Agustus 2026, para petugas menargetkan dapat menjangkau sekitar 1,71 juta daftar awal usaha dan keluarga di seluruh wilayah Bali sebagai bagian dari pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
