BANGKALAN – Wakil Bupati Bangkalan, Moch. Fauzan Ja’far, mengajak seluruh pemerintah desa dan perangkat daerah memperkuat validitas data sosial ekonomi melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah tersebut dinilai penting sebagai dasar penyusunan kebijakan dan penyaluran program pemerintah yang tepat sasaran.
Ajakan itu disampaikan saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Pemutakhiran DTSEN Non Desil yang diikuti operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), lurah, serta unsur organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Selasa (7/7/2026).
Pelatihan berlangsung selama tiga hari dengan melibatkan tiga tim yang diterjunkan ke sejumlah kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Skema tersebut diterapkan agar pendampingan kepada operator desa berjalan lebih efektif dan mampu menjangkau seluruh wilayah.
Dalam arahannya, Moch. Fauzan Ja’far menegaskan bahwa kualitas kebijakan pemerintah sangat bergantung pada kualitas data yang dimiliki. Karena itu, pemerintah daerah dan pemerintah desa harus bekerja sama memastikan seluruh data yang dihimpun akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, data yang dikumpulkan dari daerah selanjutnya akan diintegrasikan oleh pemerintah pusat menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Ia menjelaskan, DTSEN menjadi basis berbagai program pemerintah, termasuk pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) atau layanan berobat gratis bagi masyarakat. Oleh sebab itu, proses pemutakhiran data harus dilakukan secara cermat agar bantuan dan layanan publik benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Selain memperkuat pemutakhiran DTSEN, Pemerintah Kabupaten Bangkalan bersama RSUD juga terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui program SYAMRABU (Sapa Masyarakat Bangkalan). Program tersebut menjadi sarana untuk mendekatkan pelayanan kesehatan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan.
Pemerintah Kabupaten Bangkalan berharap sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan mampu menghasilkan data sosial ekonomi yang berkualitas sehingga mendukung pembangunan yang lebih tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
