BANGKALAN – Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, menyoroti kualitas beras bantuan pangan yang beredar di Kabupaten Bangkalan. Ia menilai temuan beras yang diduga tidak layak konsumsi tersebut sebagai persoalan serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah dan pihak terkait.
Menurut Rajiv, program bantuan pangan merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Karena itu, setiap bantuan yang disalurkan harus memenuhi standar kualitas, keamanan, dan kelayakan konsumsi.
Ia menyampaikan kritik kepada Perum Bulog dan seluruh pihak yang terlibat dalam rantai distribusi bantuan pangan. Rajiv menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh mengabaikan kualitas bantuan yang diterima masyarakat.
“Bantuan pangan merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi dengan baik. Temuan di Bangkalan menunjukkan adanya persoalan serius yang tidak boleh dianggap sepele,” ujar Rajiv dalam keterangan tertulis, Senin (8/6/2026).
Politikus Fraksi NasDem tersebut meminta Bulog, Badan Pangan Nasional, pemerintah daerah, serta pihak terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyimpanan dan distribusi beras bantuan.
Menurutnya, langkah penggantian beras yang bermasalah memang harus menjadi prioritas utama. Namun, pemerintah juga perlu mengusut penyebab utama kerusakan beras agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Rajiv menilai evaluasi harus mencakup kondisi gudang penyimpanan, prosedur pengelolaan stok, hingga mekanisme pengawasan kualitas sebelum beras dikirim kepada penerima manfaat.
“Pemerintah harus memastikan masyarakat tidak menjadi korban akibat lemahnya pengawasan maupun manajemen distribusi bantuan pangan,” tegasnya.
Selain itu, Rajiv mendesak Bulog mempercepat distribusi beras pengganti kepada masyarakat penerima bantuan di Bangkalan. Ia meminta percepatan tersebut tetap dibarengi pemeriksaan mutu yang ketat agar kualitas beras yang diterima masyarakat benar-benar terjamin.
Ia juga mendorong Bulog melakukan pembenahan fasilitas penyimpanan beras. Perbaikan tersebut mencakup kebersihan gudang, pengendalian kelembaban, sirkulasi udara, pengendalian hama, sistem rotasi stok, serta penerapan standar pengujian kualitas secara berkala.
Rajiv menegaskan, apabila investigasi menemukan unsur kelalaian dalam pengelolaan bantuan pangan, pihak yang bertanggung jawab harus menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.
Lebih jauh, legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II itu meminta Bulog dan Badan Pangan Nasional melaksanakan audit kualitas bantuan pangan secara nasional. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh beras bantuan yang tersimpan maupun yang akan disalurkan kepada masyarakat berada dalam kondisi layak konsumsi.
“Kasus di Bangkalan harus menjadi peringatan bagi semua pihak. Pemeriksaan kualitas harus dilakukan sebelum bantuan dikirim kepada masyarakat, bukan setelah muncul keluhan,” katanya.
Rajiv memastikan DPR RI akan terus mengawasi tata kelola cadangan beras pemerintah, mulai dari penyimpanan, pengeluaran stok, hingga distribusi bantuan pangan kepada masyarakat.
Ia menegaskan bahwa bantuan pangan tidak hanya harus tersalurkan tepat sasaran, tetapi juga harus memiliki kualitas yang baik agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
