SUMENEP – Kapolres Sumenep, AKBP Rivanda, S.I.K., menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang dipusatkan di Bangsal Utama Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara nasional yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini mengangkat tema “Satukan Aksi, Basmi Korupsi” dan dihadiri berbagai unsur, mulai dari kementerian/lembaga, aparat penegak hukum, akademisi, pemerintah daerah, hingga pegiat antikorupsi dari seluruh Indonesia.
Pada momentum tersebut, Polres Sumenep berhasil mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih Peringkat I Kepolisian Resor Terbaik dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tahun 2025. Penghargaan tersebut diberikan dalam sesi utama Hakordia 2025 sebagai bentuk apresiasi atas kinerja cepat, profesional, dan berintegritas dalam penanganan perkara korupsi.
Kapolres Sumenep AKBP Rivanda menyampaikan bahwa capaian ini menjadi langkah penting bagi jajaran Polres Sumenep dalam memperkuat integritas dan kualitas penegakan hukum, termasuk di wilayah kepulauan. Menurutnya, sepanjang 2025 Polres Sumenep dinilai berhasil merampungkan sejumlah perkara tipikor dengan pendekatan transparan, berkeadilan, dan mengikuti standar operasional penyidikan secara konsisten.
“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh anggota. Polres Sumenep akan terus meningkatkan profesionalisme serta memberikan pelayanan terbaik dalam setiap proses penyidikan, khususnya terkait pemberantasan tindak pidana korupsi,” ujar AKBP Rivanda, Selasa (9/12/2025).
Ia menegaskan bahwa capaian tingkat nasional tersebut semakin memotivasi Polres Sumenep untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas, membangun kepercayaan publik, serta menjadi contoh bagi satuan kewilayahan lain dalam penanganan kasus korupsi.
Hakordia 2025 di Yogyakarta juga diramaikan dengan beragam agenda, seperti pameran integritas, dialog publik antikorupsi, serta deklarasi gerakan nasional pemberantasan korupsi. Melalui kegiatan ini, seluruh instansi diharapkan semakin solid dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
