FALIHMEDIA.COM | SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep terus menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya para nelayan. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah melalui program kredit tanpa bunga hasil kerja sama dengan BPRS Bhakti Sumekar.
Program ini bertujuan membantu nelayan mendapatkan akses pembiayaan yang mudah untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan taraf hidup mereka.
Komitmen Pemkab Sumenep untuk Nelayan
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sumenep, Abdul Madjid, menyampaikan bahwa program kredit tanpa bunga menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan nelayan.
“Program ini memberikan kemudahan akses permodalan bagi nelayan dengan bunga 0 persen dan angsuran ringan. Harapannya bisa digunakan untuk menambah modal kerja, memperbaiki perahu, membeli peralatan tangkap, serta mendukung usaha keluarga,” ujar Abdul Madjid saat menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Produk Keuangan Perbankan dan Asuransi bagi Nelayan di Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Rabu (15/10/2025).
Perlindungan Sosial Nelayan Melalui BPJS Ketenagakerjaan
Selain kemudahan pembiayaan, Pemkab Sumenep juga bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan perlindungan sosial bagi nelayan. Program ini sangat penting mengingat risiko tinggi yang dihadapi nelayan saat melaut, terutama ketika cuaca ekstrem.
“Kami ingin memastikan bahwa ketika terjadi kecelakaan di laut, nelayan dan keluarganya tetap terlindungi. Dengan begitu, tidak muncul angka kemiskinan baru akibat kecelakaan kerja,” tambah Abdul Madjid.
Perlindungan sosial yang diberikan mencakup biaya pengobatan akibat kecelakaan kerja, santunan kematian, hingga beasiswa pendidikan bagi anak nelayan yang menjadi korban.
Cakupan Asuransi Nelayan Terus Ditingkatkan
Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Sumenep, Joni Hariyanto, menjelaskan bahwa peserta asuransi BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan terus meningkat.
“Tahun 2024 tercatat ada 1.795 nelayan penerima bantuan premi asuransi, dan pada tahun 2025 meningkat menjadi 2.000 nelayan. Kami berharap tahun depan jumlahnya bisa lebih banyak lagi,” ungkapnya.
Sementara itu, untuk tahun 2025 Pemkab Sumenep masih menanggung biaya asuransi nelayan selama empat bulan, dari September hingga Desember. Tahun berikutnya, diharapkan durasinya dapat diperpanjang menjadi satu tahun penuh.
BPRS Bhakti Sumekar Dukung Usaha Keluarga Nelayan
Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setda Sumenep, Silviana Halidah Novtrisia, menambahkan bahwa program pembiayaan dari BPRS Bhakti Sumekar tidak hanya menyasar nelayan, tetapi juga istri nelayan yang ingin memperkuat ekonomi keluarga.
“Melalui pembiayaan tanpa bunga dan produk reguler BPRS, masyarakat bisa lebih mudah mengembangkan potensi ekonominya, seperti berjualan hasil laut atau membuka usaha kecil,” jelas Silviana.
Kolaborasi untuk Pemberdayaan Ekonomi Pesisir
Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, nelayan juga diajak berdiskusi untuk menyampaikan aspirasi dan kendala di lapangan. Hasil dari diskusi ini akan dijadikan bahan evaluasi bagi Pemkab Sumenep bersama mitra kerja seperti BPRS Bhakti Sumekar dan BPJS Ketenagakerjaan.
Acara ini dihadiri oleh Tim TPAKD Kabupaten Sumenep, yang terdiri dari Bagian Perekonomian dan SDA, Dinas Perikanan, Diskominfo, BPRS Bhakti Sumekar, serta BPJS Ketenagakerjaan.
