FALIHMEDIA.COM | PAMEKASAN – Pemerintah Kabupaten Pamekasan menggelar apel gabungan dalam rangka penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang tidak sesuai zonasi, bertempat di area Taman Monumen Arek Lancor, Rabu (11/6/2025).
Apel dipimpin langsung oleh Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman Wafi, dan diikuti oleh berbagai instansi lintas sektor, seperti TNI, Polri, Satpol PP, Damkar, Dishub, DLH, dan Diskominfo. Turut mendampingi Wakil Bupati H. Sukriyanto dan Sekretaris Daerah Masrukin.
Bupati Kholilurrahman menekankan bahwa penertiban ini bukan tindakan sepihak, melainkan bentuk komitmen menjaga ketertiban kota tanpa mematikan usaha rakyat kecil.
“Ini memang kebijakan dilematis, tapi kita berusaha mencari solusi yang bijak,” ujar Bupati Kholilurrahman dalam sambutannya.
Ia menambahkan bahwa keberadaan PKL tetap penting sebagai penggerak ekonomi kerakyatan, namun harus ditata dengan baik agar tidak mengganggu estetika dan keteraturan kota. Melalui pendekatan kolaboratif dan musyawarah, pemerintah ingin menciptakan kesadaran bersama bahwa ketertiban kota adalah kebutuhan bersama.
“Kami tidak ingin terjadi kegaduhan. Maka langkah awal dimulai dengan apel gabungan lintas sektor ini. Kita ingin ada sinergi dan pembinaan, bukan penindakan sepihak,” tegasnya.
Penataan PKL ini, lanjutnya, menjadi bagian dari strategi besar penataan kota untuk menyelesaikan masalah-masalah urban seperti kemacetan, kemiskinan, dan pencemaran lingkungan.
“Pentingnya pengelolaan ruang kota yang bersih, sehat, dan terintegrasi demi mewujudkan Pamekasan yang maju, ramah, dan nyaman dihuni,” tegasnya.
Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, khususnya TNI-Polri serta OPD yang telah berperan aktif dalam mendukung program penataan PKL secara humanis dan terstruktur.
