JAKARTA – Pemerintah menyiapkan tambahan anggaran Rp20 triliun untuk memperkuat keuangan BPJS Kesehatan. Kebijakan tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Rapat tersebut membahas pelayanan BPJS Kesehatan, penguatan keuangan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta evaluasi kepesertaan. Pemerintah juga menyoroti pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan iuran (PBI).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan pemerintah ingin memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan, khususnya peserta PBI, sesuai dengan kondisi masyarakat setelah pemerintah melakukan transformasi data.
“Ini nanti (rapat) tentang kepesertaan BPJS Kesehatan. Ya tentu ini kita ingin mendapatkan arahan Presiden tentang berbagai hal yang kita temukan di lapangan, terutama setelah adanya transformasi data ini,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Selasa (29/9/2026).
Menurut Gus Ipul, pemerintah terus memperbarui DTSEN agar data sosial ekonomi masyarakat semakin sesuai dengan kondisi di lapangan. Data tersebut menjadi salah satu acuan pemerintah dalam meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial dan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI.
Pemerintah mulai menerapkan DTSEN sejak awal 2025 melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025. Pemutakhiran data terus dilakukan untuk menyesuaikan data penerima dengan kondisi masyarakat terkini.
DTSEN untuk Perbaiki Ketepatan Penerima PBI
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah mendorong pemanfaatan DTSEN untuk memperbaiki ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan.
“Kami mendorong supaya collection iuran, pengumpulan iuran BPJS menjadi lebih baik. Tingkat ketepatan sasaran dari penerima bantuan iuran juga menjadi lebih baik sesuai dengan data DTSEN,” ujar Suahasil.
Selain memperbaiki akurasi penerima PBI, pemerintah menyiapkan tambahan anggaran Rp20 triliun dari APBN 2026 untuk memperkuat kondisi keuangan BPJS Kesehatan. Pemerintah akan mencairkan dana tersebut secara bertahap untuk mendukung pembayaran klaim pelayanan kesehatan.
Sekretariat Negara menyebut tambahan Rp20 triliun tersebut terdiri atas pencairan Rp10 triliun dan tambahan Rp10 triliun berikutnya pada November 2026. Dana tersebut berada di luar anggaran untuk membiayai sekitar 96,8 juta penerima bantuan iuran.
BPJS Kesehatan Catat Selisih Iuran dan Pembayaran Manfaat
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengungkapkan iuran yang telah dihimpun BPJS Kesehatan mencapai Rp118 triliun. Sementara itu, manfaat pelayanan kesehatan yang telah dibayarkan mencapai Rp132 triliun.
Perbedaan antara penerimaan iuran dan pembayaran manfaat tersebut menciptakan kesenjangan arus kas yang perlu ditangani agar BPJS Kesehatan tetap mampu membayar pelayanan kesehatan yang diberikan fasilitas kesehatan.
“Jadi ini ada cash flow gap untuk kita tetap bisa membayar pelayanan kesehatan yang sudah dilakukan oleh teman-teman di fasilitas kesehatan,” kata Prihati.
Prihati mengapresiasi dukungan pemerintah melalui tambahan dana Rp20 triliun tersebut. Menurut dia, suntikan anggaran diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembayaran pelayanan kesehatan.
Pemerintah Bahas Penguatan Layanan BPJS Kesehatan
Rapat terbatas juga membahas langkah peningkatan kualitas layanan BPJS Kesehatan. Pemerintah dan BPJS Kesehatan menyoroti pentingnya peningkatan kepatuhan pembayaran iuran peserta mandiri, perkembangan biaya medis, pertumbuhan penduduk, serta penerapan layanan berbasis nilai atau value based.
Prihati mengatakan BPJS Kesehatan akan mendorong penerapan layanan berbasis nilai untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menyesuaikan layanan dengan kebutuhan peserta.
“Ini kita akan tegakkan ke depan untuk bisa value based dan itu juga yang kita janjikan untuk memperbaiki kualitas layanan kepada peserta yang lebih sesuai dengan kebutuhan yang tepat sasaran,” pungkasnya.
Rapat terbatas tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito.
Presiden Prabowo dalam rapat tersebut juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan BPJS Kesehatan, termasuk pemangkasan waktu antrean dan pemberian layanan yang setara kepada peserta BPJS maupun pasien umum.
