BALI – Komisi V DPR RI menggagas terobosan besar untuk mengurai kemacetan kronis di Bali. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, mendorong pengembangan taksi laut dan pembangunan kereta bawah tanah sebagai solusi strategis jangka panjang bagi Pulau Dewata.
Ridwan menilai kepadatan lalu lintas di Bali terus meningkat karena minimnya transportasi massal yang andal. Ia menyebut wisatawan dan warga masih mengandalkan kendaraan pribadi serta angkutan darat, sehingga tekanan terhadap ruas jalan kian berat.
Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR di Denpasar, Ridwan menegaskan pentingnya perencanaan matang dan komitmen serius dalam membangun transportasi massal modern.
“Transportasi massal harus dibangun secara serius. Taksi laut dan kereta bawah tanah perlu kita rancang dengan matang, tidak boleh setengah-setengah,” ujar Ridwan, Sabtu (21/2/2026).
Ridwan melihat potensi jalur laut sebagai solusi realistis untuk mengurangi beban jalan raya. Ia mendorong pemerintah mengoptimalkan pelabuhan serta membuka rute taksi laut yang menghubungkan titik-titik wisata utama.
Menurutnya, karakter geografis Bali sebagai pulau memberi peluang besar untuk mendistribusikan mobilitas melalui laut. Jika pemerintah menghidupkan layanan taksi laut secara terintegrasi, masyarakat dan wisatawan bisa mengurangi ketergantungan pada kendaraan darat.
“Kalau taksi laut berjalan efektif, kita bisa menurunkan beban lalu lintas darat secara signifikan,” tegasnya.
Kajian lapangan menunjukkan perjalanan dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju kawasan Canggu melalui jalur darat dapat memakan waktu 1,5 hingga 2 jam saat padat. Ridwan memperkirakan konsep transportasi berbasis laut mampu memangkas waktu tempuh menjadi sekitar 30 menit.
Selain transportasi laut, Ridwan juga mengusulkan pembangunan kereta bawah tanah sebagai solusi jangka panjang. Ia menilai Bali membutuhkan infrastruktur transportasi modern yang setara dengan destinasi wisata global.
Lonjakan jumlah wisatawan setiap tahun, menurutnya, menuntut sistem transportasi massal yang efisien, nyaman, dan berkelanjutan. Tanpa langkah strategis sejak dini, kemacetan berpotensi semakin parah dan mengganggu daya saing pariwisata nasional.
Ridwan meminta pemerintah pusat memberikan dukungan penuh, baik dari sisi kebijakan maupun pembiayaan. Ia mengingatkan kontribusi besar Bali terhadap devisa pariwisata nasional sehingga negara perlu hadir secara konkret dalam perencanaan infrastruktur.
Komisi V DPR RI berencana menggelar pembahasan lanjutan bersama para pemangku kepentingan guna merumuskan solusi terpadu. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga kenyamanan wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai destinasi unggulan Indonesia.
“Bali tidak bisa kita perlakukan sama dengan daerah lain. Negara harus hadir dan mengambil peran besar,” tandas Ridwan.
