SAMPANG – Kemarau panjang memicu krisis air bersih di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang mencatat sebanyak 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori kering kritis pada musim kemarau 2026.
Jumlah tersebut mencapai sekitar 43,3 persen dari total 180 desa yang tersebar di Kabupaten Sampang. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan warga memenuhi kebutuhan air sehari-hari, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan, menurunkan hasil pertanian, serta menambah beban sosial dan ekonomi masyarakat.
Kepala BPBD Sampang Fajar Arif Taufikurrahman mengatakan pihaknya memprioritaskan distribusi air bersih ke 78 desa yang masuk zona kering kritis.
“Untuk distribusi air bersih, sementara kita prioritaskan yang 78 desa itu,” kata Fajar Arif Taufikurrahman, Senin (7/9/2026).
12 Kecamatan di Sampang Masuk Zona Kering Kritis
Arif menjelaskan, 12 kecamatan yang masuk zona kering kritis meliputi Camplong, Banyuates, Jrengik, Karang Penang, Kedungdung, Omben, Robatal, Sampang, Sokobanah, Sreseh, Tambelangan, dan Torjun.
Dari wilayah tersebut, Kecamatan Kedungdung menghadapi kondisi paling parah. Sebanyak 13 desa di kecamatan itu masuk kategori kering kritis.
Sementara itu, Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Sampang masih masuk zona aman berdasarkan pemetaan BPBD Sampang.
BPBD Sampang Kekurangan Anggaran dan Armada Tangki
BPBD Sampang menghadapi keterbatasan anggaran dan armada dalam menjalankan distribusi air bersih kepada masyarakat terdampak.
Arif menyebut BPBD hanya memiliki anggaran penanganan sebesar Rp75 juta pada tahun ini. Dari sisi armada, pemerintah daerah hanya memiliki dua truk tangki air. PDAM Sampang menambah satu armada sehingga total armada yang dapat digunakan mencapai tiga unit.
“Anggaran kita tahun ini terbatas, hanya Rp75 juta. Sementara untuk armada tangki air kita hanya punya dua, ditambah satu armada dari PDAM, jadi tiga armada yang tersedia,” ujarnya.
Keterbatasan tersebut membuat BPBD harus mengatur distribusi air secara bergiliran. Sejumlah desa bahkan hanya memperoleh jatah satu hingga dua tangki air selama masa tanggap darurat.
BPBD Sampang mencatat sejumlah wilayah telah menerima distribusi air bersih. Penyaluran tersebut mencakup Kecamatan Robatal, Karang Penang, Kedungdung, Sreseh, dan Torjun.
Untuk memperkuat penanganan, BPBD Sampang juga mengajukan bantuan kepada BPBD Provinsi Jawa Timur.
NGO Soroti Penanganan Kekeringan Sampang
Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Non-Governmental Organization (NGO) GARUDA 08. Bambang Gunawan menilai pemerintah daerah masih mengandalkan pola penanganan darurat tanpa membangun solusi jangka panjang secara maksimal.
Menurut Bambang, persoalan kekeringan di Sampang terus berulang setiap tahun. Karena itu, pemerintah perlu mengubah pola penanganan dari sekadar mengirim air menggunakan truk tangki menjadi pembangunan sistem penyediaan air yang berkelanjutan.
“Pola penanganannya kerap berulang. Padahal, kering kritis ini terjadi setiap tahun,” kata Bambang.
Bambang juga menilai pemerintah perlu mempercepat distribusi air ketika memasuki musim kemarau. Selain itu, pemerintah perlu memperbanyak sarana penampungan air permanen di tingkat desa.
Akses jalan menuju sejumlah dusun pelosok juga menjadi persoalan. Kondisi jalan yang kurang memadai dapat memperlambat armada tangki saat mengirimkan air kepada warga.
“Bagaimana masyarakat bisa sejahtera dan bermartabat, sementara kebutuhan dasar seperti air saja belum terpenuhi. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegasnya.
Pemerintah Diminta Bangun Solusi Jangka Panjang
Bambang mendorong Pemkab Sampang menyusun strategi jangka panjang untuk mengatasi krisis air bersih. Pemerintah, menurut dia, perlu menambah sarana dan prasarana, membangun infrastruktur air baku yang tepat sasaran, serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
Ia juga mendorong pemerintah melibatkan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Langkah tersebut penting agar masyarakat tidak terus bergantung pada distribusi air darurat setiap kali musim kemarau tiba.
Bambang berharap pemerintah daerah segera memperkuat penanganan kekeringan sehingga masyarakat di desa-desa terdampak dapat memenuhi kebutuhan air bersih secara berkelanjutan.
