BANGKALAN – Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, meresmikan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Bilaporah 001, Kecamatan Socah, Kamis (29/1/2026). Peresmian ini menjadi langkah konkret Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam mendukung program prioritas nasional di bidang pemenuhan gizi masyarakat.
Dalam sambutannya, Lukman Hakim menyampaikan apresiasi atas berdirinya dapur SPPG tersebut. Menurutnya, keberadaan SPPG bukan sekadar fasilitas penyedia makanan, melainkan bentuk nyata dukungan terhadap program strategis pemerintah pusat.
Ia menegaskan pentingnya menjaga mutu menu dan kandungan gizi makanan yang disajikan kepada penerima manfaat. Lukman mengingatkan bahwa program makan siang gratis sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah, sehingga kualitas gizi harus benar-benar diperhatikan.
“Harapan Presiden sangat besar agar pemenuhan gizi ini berdampak nyata. Karena itu, kepala SPPG dan para relawan harus memastikan standar kualitas makanan tetap terjaga,” ujarnya.
Lebih lanjut, Lukman berharap dapur SPPG dapat mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi baru di Bangkalan. Ia menargetkan kebutuhan bahan pangan, termasuk untuk operasional dapur SPPG, dapat dipenuhi oleh petani lokal agar perputaran ekonomi daerah semakin meningkat.
Sementara itu, Kepala SPPG Bilaporah 001, Yenni Setianingsih, menjelaskan bahwa operasional dapur akan dimulai pada Jumat (30/1/2026). Pada tahap awal, dapur akan menyediakan 670 porsi makanan untuk satu taman kanak-kanak dan empat sekolah dasar di sekitar lokasi.
“Jumlah porsi akan ditingkatkan secara bertahap hingga mampu melayani sekitar 3.000 penerima manfaat,” jelas Yenni.
Pemilik dapur SPPG, H. Januar Perdana Putra, mengaku bersyukur dapat terlibat langsung dalam program strategis pemerintah tersebut. Ia berharap dapur SPPG Bilaporah dapat berjalan berkelanjutan dan memberi manfaat luas bagi masyarakat.
Menurutnya, satu dapur SPPG mampu menyerap sekitar 50 tenaga kerja, sehingga memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian lokal.
Program ini menyasar peserta didik mulai dari PAUD hingga SMA, serta kelompok 3-B yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Khusus kelompok 3-B, layanan dijadwalkan mulai berjalan satu bulan ke depan setelah proses koordinasi dengan puskesmas setempat.
