Atase KBRI Tak Temukan Arsip Pendidikan Gibran dalam Sidang PHPU

Atase Pendidikan KBRI Singapura dan Australia memberikan keterangan dalam sidang PHPU di MK
Atase Pendidikan KBRI Singapura dan Australia memberikan keterangan secara daring dalam sidang PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi.

JAKARTA – Atase Pendidikan KBRI Singapura dan KBRI Australia menyatakan tidak menemukan arsip dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka di lingkungan kedutaan masing-masing.

Keterangan tersebut disampaikan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (2/10/2026).

Atase Pendidikan KBRI Singapura Nur Aeni Ariyanti dan Atase Pendidikan KBRI Canberra Australia Yuli Rahmawati mengikuti konferensi secara berani.

Keduanya sebelumnya memberikan penjelasan mengenai sistem pendidikan yang berkaitan dengan Orchid Park Secondary School di Singapura serta UTS Insearch di Sydney, Australia, yang kini bernama UTS College.

Baca juga: Babinsa Koramil Pragaan Bantu Petani Desa Pragaan Laok Wujudkan Ketahanan Pangan

MK Dalami Arsip Pendidikan di KBRI Singapura

Dalam konferensi tersebut, Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta penjelasan mengenai kemungkinan adanya arsip pendidikan Gibran yang tersimpan di KBRI Singapura.

“Bu Atase, Ibu bisa menambahkan nggak, record-record apa yang dimiliki di kedutaan terkait dengan jenjang pendidikan yang ditempuh Pak Gibran itu?” tanya Saldi.

Nur Aeni kemudian menjelaskan bahwa gagal menelusuri dokumen yang tersedia di KBRI Singapura. Berdasarkan penelusuran tersebut, tidak ditemukan dokumen pendidikan Gibran yang tersimpan di kedutaan.

Baca juga: Kemensos Dorong Digitalisasi Bansos Lewat Portal Perlinsos

“Mohon izin Yang Mulia, setelah kami menelusuri dokumen yang ada, kami tidak menemukan keberadaan dokumen yang disimpan di KBRI,” kata Nur Aeni.

Saldi kemudian meminta penjelasan lebih lanjut mengenai kemungkinan adanya dokumen ketika Gibran masuk atau meninggalkan Singapura.

Hakim juga mendalami kemungkinan keberadaan sertifikat, catatan waktu masuk dan keluar sekolah, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pendidikan.

Baca juga: Pemilik Toko Emas Pasar Tanah Merah Bangkalan Diperiksa Polda Jatim, Penyidikan Berlanjut

KBRI Canberra Berikan Keterangan Serupa

Atase Pendidikan KBRI Canberra Australia Yuli Rahmawati memberikan keterangan serupa mengenai arsip di KBRI Canberra.

Yuli mengatakan penelusuran terhadap arsip fisik maupun digital tidak menemukan pengajuan dokumen dari Gibran.

Keterangan kedua atase tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 .

Baca juga: Dirjen Dukcapil Tinjau MPP Bangkalan, Tekankan Layanan Adminduk Gratis Tanpa Calo

Perkara tersebut tercatat sebagai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Sidang pada 2 Oktober 2026 diselenggarakan dengan agenda mendengarkan keterangan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Atase Pendidikan KBRI Singapura, serta Atase Pendidikan KBRI Australia.

Perkara Persoalkan Syarat Pendidikan Gibran

Perkara tersebut berkaitan dengan permohonan yang mempersoalkan penyediaan syarat pendidikan Gibran ketika ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Para permohonan meminta permasalahan tersebut diperiksa melalui proses pembuktian di persidangan. Dengan demikian, keterangan para atase merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan perkara dan belum menjadi kesimpulan akhir mengenai pokok permohonan.

Dalam perkara tersebut, KPU RI tercatat sebagai pihak termohon, sedangkan Bawaslu RI sebagai pihak terkait.

Berdasarkan keterangan dalam naskah perkara, terdapat 12 pemohon, yakni Brahma Aryana, Hanafie Asnan, Slamet Soebijanto, Tyasno Sudarto, Fachrul Razi, Denny Indrayana, Ansufri ID Sambo, Tiurma MS Sihombing, Bonatua Silalahi, HM Subhan, drg. Moeryono, dan Soenarko MD.

Para pengaduan mempermasalahkan dugaan tidak terpenuhinya syarat pendidikan Gibran dalam proses pencalonan wakil presiden. Persoalan tersebut diminta untuk diperiksa berdasarkan bukti dan keterangan para pihak.

Keterangan Atase Pendidikan KBRI Singapura dan KBRI Australia dalam sidang 2 Oktober 2026 menjadi salah satu bagian dari proses pemeriksaan perkara.

MK selanjutnya akan mempertimbangkan keterangan dan alat bukti yang dikirimkan dalam konferensi sesuai kewenangannya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *