SUMENEP — Kementerian Sosial (Kemensos) terus mendorong digitalisasi bantuan sosial (bansos) melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos). Sistem tersebut diarahkan untuk mempermudah pengelolaan sekaligus pemutakhiran data penerima bantuan sosial.
Digitalisasi ini mencakup sejumlah program bantuan, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Koordinator Pendamping PKH Kecamatan Pragaan, Misbah, menjelaskan bahwa digitalisasi bansos merupakan langkah untuk memindahkan pengelolaan perlindungan sosial ke dalam platform digital terpusat.
Platform tersebut memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk mendukung penyaluran bantuan yang lebih transparan dan tepat sasaran.
“Digitalisasi bansos ini melalui Portal Perlinsos,” jelas Misbah saat Apel Pagi di halaman Kantor Kecamatan Pragaan, Senin (28/9/2026).
Masyarakat Didorong Terlibat
Menurut Misbah, penerapan sistem digital dalam pengelolaan bansos membutuhkan dukungan masyarakat serta berbagai unsur pemerintahan di tingkat daerah.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah berkoordinasi dengan petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk membantu masyarakat melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Ia menilai keterlibatan berbagai unsur dapat membantu mempercepat proses digitalisasi perlindungan sosial di tingkat masyarakat.
“Semua unsur bisa masuk menjadi agen Perlinsos. Kita bisa masuk membantu masyarakat,” imbuhnya.
Bidan Desa Dukung Verifikasi PKH
Selain mendorong digitalisasi, Misbah juga menyampaikan apresiasi kepada para bidan desa yang ikut mendukung proses verifikasi komitmen penerima bantuan PKH, terutama untuk komponen kesehatan.
Menurutnya, dukungan tenaga kesehatan di tingkat desa menjadi bagian penting dalam memastikan proses verifikasi berjalan sesuai ketentuan.
“Terima kasih kepada para bidan desa atas dukungannya dalam verifikasi ini,” ungkapnya.
Digitalisasi bansos melalui Portal Perlinsos diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pemutakhiran data. Sistem tersebut juga diharapkan mendukung penyaluran bantuan sosial yang semakin berbasis data dan tepat sasaran.
