Surat MA Salah Alamat, Bupati Gowa Siapkan Langkah Hukum Lawan Putusan Pemberhentian

Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang didampingi kuasa hukum terkait surat MA salah alamat
Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang didampingi kuasa hukumnya Adhi Bintang memberikan keterangan mengenai rencana langkah hukum setelah surat MA terkait perkara usulan pemberhentiannya salah alamat. (ANTARA/Darwin Fatir)

Gowa – Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang menyiapkan langkah hukum setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji pendapat DPRD Gowa terkait usulan pemberhentiannya.

Sitti mempersoalkan surat MA yang seharusnya memberikan kesempatan kepadanya untuk menyampaikan tanggapan dalam perkara tersebut. Surat itu disebut tidak pernah diterimanya karena salah dikirim ke Pengadilan Agama Sungguminasa.

“Saya akan melakukan upaya hukum, termasuk menyampaikan surat secara resmi kepada Mahkamah Agung dan Kementerian Dalam Negeri,” kata Sitti saat konferensi pers di Rumah Jabatan Bupati Gowa, Minggu malam.

Menurut Sitti, kesalahan pengiriman surat tersebut membuat dirinya kehilangan kesempatan untuk menggunakan hak memberikan tanggapan sebelum MA mengambil keputusan.

Surat dari MA diketahui telah diserahkan kepada PT Pos Indonesia pada awal September 2026. Namun, dokumen tersebut justru dikirim ke Pengadilan Agama Sungguminasa dan baru diketahui keberadaannya setelah perkara diputus.

Tim kuasa hukum Sitti mengetahui persoalan itu ketika mendatangi MA di Jakarta pada Jumat (2/10/2026). Mereka bermaksud mengetahui perkembangan perkara sekaligus menyampaikan tanggapan dari Bupati Gowa.

Namun, saat itu mereka mendapat informasi bahwa MA telah memutus perkara tersebut sehari sebelumnya, Kamis (1/10).

Kuasa hukum Sitti, Adhi Bintang, mengatakan pihaknya telah mengadukan dugaan kelalaian dalam proses pengiriman surat tersebut kepada Polda Sulawesi Selatan.

Adhi menyebut pengaduan itu diperlukan untuk mengetahui apakah kesalahan pengiriman surat merupakan kelalaian administratif atau terdapat unsur kesengajaan. Sejumlah dokumen dan informasi terkait perjalanan surat juga telah diserahkan kepada kepolisian.

MA sebelumnya mengabulkan permohonan uji pendapat DPRD Kabupaten Gowa terkait usulan pemberhentian Sitti Husniah. Perkara tersebut diregistrasi pada 21 Agustus 2026.

Putusan MA menjadi bagian dari proses pemberhentian kepala daerah sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sitti kini menyiapkan langkah hukum untuk menyikapi putusan tersebut sekaligus mempersoalkan proses penyampaian surat tanggapan dari MA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *