JAKARTA – Tujuh partai politik yang memiliki kursi di DPR RI menyatakan tidak akan mengusulkan kader maupun kandidat tertentu untuk mengisi jabatan Wakil Presiden (Wapres) yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka. Mereka memilih menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan calon kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sikap tersebut disampaikan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026). Surat serupa juga telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo.
MPR menyatakan jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan dan harus segera diisi melalui mekanisme konstitusional. Setelah menerima surat permintaan dari MPR, Presiden memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon Wapres.
Selanjutnya, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memilih satu dari dua kandidat yang diajukan Presiden. Sidang paripurna untuk memilih dan mengesahkan Wapres pengganti Gibran dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026.
Dalam mekanisme tersebut, Presiden tidak diwajibkan mengajukan calon dari partai politik pengusung sebelumnya. Kandidat dapat berasal dari partai politik lain maupun kalangan nonpartai sepanjang memenuhi persyaratan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Di tengah proses tersebut, tujuh partai politik, yakni PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Partai Demokrat, menyatakan tidak mengajukan nama calon Wapres.
Berikut sikap masing-masing partai.
1. PDI Perjuangan
Politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli, menegaskan partainya tidak memiliki ambisi untuk mengajukan kandidat calon Wapres kepada Prabowo.
Menurutnya, PDI Perjuangan lebih mengutamakan penegakan konstitusi dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
“PDI Perjuangan tidak punya ambisi dan kepentingan soal Wapres baru. Kami hanya ingin konstitusi dan aturan ditaati, jangan lagi diakal-akali,” kata Guntur kepada Tribunnews.com, Jumat (13/11/2026).
2. Partai Golkar
Sikap tidak mengajukan kandidat juga disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng.
Ia mengatakan Golkar menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan calon Wapres kepada Presiden Prabowo. Menurutnya, tidak ada ketentuan yang mengharuskan calon berasal dari partai politik koalisi pemerintahan.
“Itu semua tergantung presiden, tidak ada di dalam aturan (sosok cawapres) harus dari koalisi atau dari mana, presiden yang akan melihat mana yang dia yakin ini akan membantu dia dalam mengemban tugas,” kata Mekeng di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
3. Partai NasDem
Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, juga memastikan partainya tidak mengajukan kader untuk menjadi pendamping Prabowo.
Hermawi menilai calon Wapres berikutnya harus memiliki kecerdasan, wawasan global, serta kemampuan bekerja sama dengan Presiden. Namun, penentuan sosok tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Prabowo.
“Karena menurut UUD, cawapres dalam keadaan seperti ini diajukan oleh presiden,” ucap Hermawi, Jumat, sebagaimana dikutip dari pemberitaan media.
4. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) turut menegaskan tidak memiliki pembahasan untuk mengusulkan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar sebagai calon Wapres pengganti Gibran.
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB di Komisi II DPR, Muhammad Khozin, mengatakan penentuan kandidat merupakan kewenangan Presiden Prabowo sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Ia menegaskan PKB memilih berfokus mendukung percepatan pelaksanaan Asta Cita dalam pemerintahan Prabowo.
5. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, menyampaikan bahwa partainya tidak mengajukan nama calon Wapres pengganti Gibran.
PKS menghormati kewenangan Presiden Prabowo untuk mengusulkan dua nama kepada MPR sesuai mekanisme konstitusional.
Kholid juga meminta seluruh pihak mengawal proses pengisian jabatan Wapres agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Partai Amanat Nasional (PAN)
Ketua DPP PAN, Bima Arya Sugiarto, menegaskan partainya tidak mengajukan kandidat untuk mengisi posisi Wapres.
Ia mengatakan PAN menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden Prabowo dan menghormati mekanisme konstitusional yang berlaku.
“Menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden. Enggak ada (usulan nama), kami serahkan ke Bapak Presiden,” kata Bima Arya, sebagaimana dilansir ANTARA.
Bima Arya yang juga menjabat Wakil Menteri Dalam Negeri menegaskan pentingnya mengikuti mekanisme pengisian jabatan Wapres sesuai aturan perundang-undangan.
7. Partai Demokrat
Partai Demokrat juga memastikan tidak mengusulkan nama calon Wapres pengganti Gibran.
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan partainya menyerahkan proses pengusulan kandidat kepada Presiden Prabowo.
AHY menyebut sikap tersebut telah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui panggilan video.
Partai Demokrat menilai mekanisme penggantian Wapres telah diatur secara jelas dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Dalam ketentuan tersebut, MPR memilih Wapres dari dua calon yang diajukan Presiden.
Gerindra Ingatkan Jabatan Wapres Tak Boleh Terlalu Lama Kosong
Berbeda dengan tujuh partai tersebut, Partai Gerindra memberikan sinyal bahwa calon Wapres pengganti Gibran berpeluang berasal dari partai politik pengusung Prabowo pada Pilpres 2024.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, mengatakan proses pengisian jabatan Wapres harus tetap mengacu pada ketentuan konstitusi.
Ia juga mengingatkan agar kekosongan jabatan tersebut tidak berlangsung terlalu lama. Menurutnya, keberadaan Wapres dibutuhkan untuk membantu Presiden menjalankan pemerintahan dan mendukung berbagai agenda kenegaraan.
“Jabatan ini enggak boleh terlalu lama dikosongkan. Ya, walaupun waktunya tenggat waktunya 60 hari, tapi sebenarnya enggak boleh terlalu lama,” katanya.
Dengan sikap tujuh partai yang menyerahkan pengusulan kandidat kepada Presiden, keputusan mengenai dua nama calon Wapres kini menjadi kewenangan Prabowo. Selanjutnya, MPR akan menentukan satu nama untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Gibran melalui sidang paripurna sesuai mekanisme konstitusional.
