FALIHMEDIA.COM | JAKARTA -Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memastikan tidak akan mengeluarkan visa haji furoda (non-kuota) untuk musim haji tahun 2025. Kebijakan ini berlaku secara global, termasuk bagi calon jemaah dari Indonesia.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, mengonfirmasi bahwa larangan ini tidak hanya menimpa Indonesia, melainkan juga semua negara pengirim jemaah haji.
“Informasi yang saya peroleh langsung di sini, visa furoda memang tidak dikeluarkan sama sekali oleh Arab Saudi, tidak hanya untuk Indonesia, tapi seluruh negara,” ujar Abdul Wachid pada Sabtu (31/5/2025).
Abdul menjelaskan bahwa pihaknya bersama Kementerian Agama (Kemenag) telah melakukan koordinasi intens dengan Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia dalam satu bulan terakhir. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat Arab Saudi.
“Kami sudah koordinasi dengan Dirjen Haji dan Dubes Arab Saudi. Tapi keputusan akhir tetap berada di pihak kerajaan, dan mereka menyatakan tidak akan mengeluarkan visa furoda tahun ini,” jelasnya.
Menurut Abdul, pengetatan ini bertujuan untuk menjaga kenyamanan dan keamanan jemaah selama pelaksanaan ibadah haji 2025. Pemerintah Saudi menerapkan sistem pengawasan ketat, termasuk pemeriksaan berlapis di jalur masuk ke Mekkah, baik dari Jeddah maupun Madinah.
“Memang sekarang pengamanan sangat ketat. Dari Jeddah ke Mekkah atau dari Madinah ke Mekkah diperiksa tiga lapis. Ini demi kenyamanan bersama,” tambahnya.
Sebelumnya, Wakil Kepala BP Haji dan Sekretaris Amirul Hajj RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, juga mengingatkan agar calon jemaah tidak mudah percaya pada pihak yang menjanjikan visa furoda di saat-saat terakhir.
“Pemerintah Saudi sudah menyatakan bahwa visa non-kuota seperti furoda tidak akan diterbitkan tahun ini. Jadi, masyarakat diimbau agar tidak tertipu dengan janji manis soal visa furoda,” ujar Dahnil, Jumat (30/5/2025).
Diketahui, visa furoda biasanya diberikan secara langsung oleh pemerintah Arab Saudi tanpa melalui kuota resmi pemerintah negara pengirim. Namun tahun ini, kebijakan berbeda diambil oleh kerajaan demi menjaga kualitas dan keamanan penyelenggaraan ibadah haji.
