JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan partainya tidak akan mengusulkan nama calon wakil presiden untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden RI setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.
AHY menyampaikan sikap tersebut dalam konferensi pers di Auditorium Yudhoyono, Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026). Ia mengatakan, keputusan itu telah melalui konsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurut AHY, konsultasi berlangsung melalui panggilan video pada Jumat pagi ketika SBY sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta.
“Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono,” jelas AHY.
AHY menyatakan Partai Demokrat menghormati mekanisme konstitusional dalam pengisian jabatan Wakil Presiden. Ia merujuk Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945 yang mengatur bahwa MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Atas dasar ketentuan tersebut, Demokrat menyerahkan proses pengusulan calon sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa MPR RI memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” ujarnya.
AHY Minta Masyarakat Jaga Suasana Tetap Kondusif
Selain menyampaikan sikap partai, AHY mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga situasi politik tetap tenang. Ia meminta masyarakat memberikan ruang kepada pemerintah dan lembaga negara untuk menjalankan proses sesuai ketentuan konstitusi.
AHY juga mengingatkan agar dinamika politik tidak mengganggu jalannya pemerintahan maupun agenda pembangunan nasional.
“Pada saat yang sama, pemerintahan harus tetap bekerja dan agenda pembangunan harus terus berlanjut. Apa pun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita,” tutur AHY.
Ia menegaskan Partai Demokrat tidak ingin spekulasi politik mendahului proses konstitusional. Karena itu, partainya memilih tidak mengajukan kandidat dan menghormati kewenangan Presiden serta MPR dalam mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden.
“Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi. Sekali lagi, Partai Demokrat tidak mengajukan nama dan kami menyerahkan proses ini sepenuhnya kepada Bapak Presiden sesuai dengan kewenangan yang beliau miliki,” imbuhnya.
Sikap tersebut menegaskan posisi Partai Demokrat untuk tidak mengusulkan kandidat dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden. AHY berharap seluruh pihak menghormati mekanisme konstitusional agar pemerintahan tetap berjalan dan kepentingan masyarakat tidak terganggu.
