FALIHMEDIA.COM | BANGKALAN – Anggota Komisi V DPR RI, Safiudin Asmoro, kembali menekankan urgensi percepatan pembangunan infrastruktur di Pulau Madura, terutama Kabupaten Bangkalan. Hal ini disampaikan saat kunjungan kerja Komisi V bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Pendopo Agung Bangkalan, Kamis (25/9/2025).
Dalam forum yang turut dihadiri Bupati, Wakil Bupati, serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Safiudin menyoroti lambatnya realisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tertuang dalam Perpres 80 Tahun 2019.
“Sudah lima tahun saya perjuangkan Perpres 80 ini, tapi belum ada tanda-tanda terealisasi. Minimal satu proyek harus segera berjalan,” tegasnya.
Dua proyek prioritas yang disebutkan adalah Pelabuhan Socah dan Islamic Science Park, yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Safiudin juga menegaskan bahwa masyarakat Madura saat ini sangat mendukung pembangunan, berbeda dengan stigma masa lalu.
Selain itu, ia menyinggung pencabutan Perpres 27/2014 tentang Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) melalui Perpres 112/2020. Menurutnya, sejak saat itu perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan ekonomi Madura semakin berkurang.
Ia berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2026 mendatang bisa memberikan perhatian serius bagi Madura.
“Ironis jika Bangkalan yang menjadi pintu gerbang Kertosusila justru tertinggal. Banyuwangi bisa maju, mengapa Bangkalan tidak?” ujarnya.
Politisi PKB asal Madura ini juga mendorong agar Pulau Madura ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), karena potensinya dinilai sebanding dengan Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Kalau NTB bisa jadi KEK, mengapa Madura tidak? Ini wajib hukumnya bagi pemerintah pusat,” tegas Safiudin.
Selain pembangunan fisik, ia menekankan pentingnya peningkatan sumber daya manusia (SDM). Ia meminta desa-desa di Madura mengalokasikan sebagian dana desa untuk beasiswa anak tidak mampu, agar generasi muda siap menghadapi industrialisasi dan mampu bersaing secara ekonomi.
