BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan proses lelang untuk menentukan kontraktor pembongkaran Teras Cihampelas, Kota Bandung, dimulai pada pekan ini. Pembongkaran akan dilaksanakan setelah proses lelang selesai dan kontraktor ditetapkan.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Barat Norman Nugraha mengatakan, persiapan administrasi untuk proses lelang telah diselesaikan. Pemprov Jabar selanjutnya mengusulkan pelaksanaan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
Menurut Norman, proses lelang diharapkan berjalan cepat. Namun, durasi pelaksanaannya tetap bergantung pada tahapan dan ketentuan yang berlaku di KPKNL.
Pembongkaran ditargetkan selesai dalam 30 hari
Setelah kontraktor terpilih, Pemprov Jabar menawarkan target penyelesaian pembongkaran selama 30 hari kalender atau sekitar satu bulan. Meski demikian, durasi akhir pengerjaan akan ditentukan melalui negosiasi dengan pemenang lelang.
Norman menyebut persetujuan dan izin pembongkaran telah diperoleh. Karena itu, setelah tahapan lelang selesai, pekerjaan dapat ditindaklanjuti tanpa menunggu penyelesaian izin pembongkaran lainnya.
Pemerintah provinsi juga telah melakukan konsultasi dengan sejumlah lembaga terkait untuk memastikan persiapan administrasi memenuhi ketentuan.
Penataan kawasan Cihampelas berlanjut
Rencana pembongkaran Teras Cihampelas merupakan bagian dari upaya Pemprov Jabar menata kembali kawasan tersebut. Pelaksanaan pekerjaan akan membutuhkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, terutama untuk mengantisipasi dampak terhadap lalu lintas di sekitar Jalan Cihampelas.
Rekayasa lalu lintas diperlukan agar pekerjaan pembongkaran tidak menimbulkan gangguan berlebihan bagi pengguna jalan dan aktivitas warga di kawasan itu.
Tahapan yang perlu dipantau selanjutnya adalah hasil lelang, penetapan kontraktor, jadwal dimulainya pembongkaran, dan realisasi target penyelesaian. Informasi tersebut akan menentukan sejauh mana rencana penataan kembali kawasan Cihampelas dapat dilaksanakan sesuai target pemerintah provinsi.
