Sumenep – Ketua Komisi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep, Ahmad Rifa’i, mengapresiasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang berhasil masuk sebagai finalis Anugerah Inovasi Daerah Kabupaten Sumenep 2026 melalui inovasi SIPINTAR PPID.
Ahmad menilai, inovasi tersebut memiliki potensi besar untuk memperkuat transparansi pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih.
Apresiasi itu disampaikan setelah panitia mengumumkan para finalis Anugerah Inovasi Daerah Kabupaten Sumenep 2026 di Gedung Islamic Center Bindara Saod, Sumenep, Rabu (11/11/2026).
Diskominfo menjadi salah satu finalis dalam kategori inovasi perangkat daerah melalui aplikasi dan program SIPINTAR PPID.
Menurut Ahmad, SIPINTAR PPID tidak sekadar menghadirkan layanan berbasis aplikasi. Inovasi tersebut juga berpeluang menjadi instrumen reformasi birokrasi digital, terutama dalam memperluas akses masyarakat terhadap informasi pemerintahan.
“Menurut saya, aplikasi dan program SIPINTAR PPID berpotensi menjadi instrumen reformasi birokrasi digital. Tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, tetapi juga memperkuat pengawasan masyarakat, mendorong transparansi penggunaan anggaran, dan membangun pemerintahan daerah yang bersih,” ujarnya.
Meski memberikan apresiasi, Ahmad mengingatkan bahwa keberhasilan inovasi digital tidak cukup diukur dari keberadaan aplikasi ataupun jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung.
Ia menekankan pentingnya kualitas layanan dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, pengelola SIPINTAR PPID perlu memastikan informasi tersedia secara berkualitas, pelayanan berlangsung cepat, serta pelaksanaannya sesuai ketentuan hukum.
“Ukuran utamanya harus terletak pada kualitas informasi, kecepatan pelayanan, kepatuhan hukum, keterbukaan dokumen, dan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ahmad juga berharap SIPINTAR PPID dapat menjadi mitra strategis Komisi Informasi Kabupaten Sumenep dalam memperkuat keterbukaan informasi di lingkungan pemerintah daerah.
Menurutnya, sinergi antara pengelola informasi publik dan lembaga yang mengawal keterbukaan informasi menjadi faktor penting untuk memastikan masyarakat memperoleh hak atas informasi secara optimal.
Sementara itu, berdasarkan laporan panitia Anugerah Inovasi Daerah Kabupaten Sumenep yang disampaikan Siswahyudi Bintoro, jumlah usulan inovasi pada 2026 mencapai 165 inovasi.
Jumlah tersebut meningkat 142,65 persen dibandingkan tahun 2025 yang mencatat 68 usulan inovasi.
Kenaikan itu menunjukkan semakin besarnya partisipasi perangkat daerah dan berbagai pihak dalam menghadirkan terobosan untuk mendukung pembangunan Kabupaten Sumenep.
