JAKARTA – Nama Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mulai mencuat dalam bursa kandidat calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi perkembangan tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya tetap berpegang pada konstitusi dan menyerahkan keputusan strategis kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Hasto menyampaikan pandangan tersebut seusai menghadiri puncak Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) bertajuk Merawat Pertiwi di Danau Duta Harapan Telaga Mas, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Hasto, konstitusi telah mengatur mekanisme pengisian jabatan wakil presiden. Karena itu, PDIP mengedepankan prinsip demokrasi, supremasi hukum, serta kepatuhan terhadap aturan dasar negara.
“Pengisian wapres sudah diatur dalam konstitusi. Sikap PDI Perjuangan adalah taat pada konstitusi dan demokrasi serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Hal-hal strategis terkait sikap politik PDI Perjuangan adalah kewenangan Ketua Umum Partai, yakni Ibu Prof Dr Megawati Soekarnoputri,” ujar Hasto.
Ia menegaskan, seluruh pihak perlu menghormati prinsip konstitusionalisme dalam proses pengisian jabatan wakil presiden. Menurutnya, demokrasi yang sehat harus berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hasto juga menjelaskan bahwa konstitusi memberikan mandat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden sebagai pengganti Gibran.
“Konstitusi memberikan mandat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden pengganti,” tegasnya.
Hasto berharap Presiden Prabowo mempertimbangkan figur terbaik yang mampu menjawab berbagai persoalan masyarakat. Ia menyoroti sejumlah tantangan nasional, terutama kondisi ekonomi, keterbatasan lapangan pekerjaan, dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
Menurut Hasto, sosok yang mengisi jabatan wakil presiden nantinya harus mampu memperjuangkan kepentingan rakyat sekaligus mendorong masa depan Indonesia yang lebih baik.
“Maka kita hormati hak prerogatif Presiden yang telah diberi konstitusi untuk memberikan dua nama yang terbaik yang menjadi harapan rakyat, yang nantinya menjawab berbagai persoalan-persoalan ekonomi, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat, ini yang menjadi harapan bersama dan juga mampu membangun masa depan yang lebih baik,” ungkapnya.
PDIP Belum Putuskan Sikap soal Koalisi Pemerintahan
Selain membahas kandidat pengganti wakil presiden, Hasto juga menanggapi kemungkinan PDIP bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo Subianto.
Ia menegaskan bahwa keputusan mengenai arah politik dan posisi partai dalam pemerintahan sepenuhnya berada di tangan Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP.
“Hal-hal yang terkait dengan keputusan strategis, itu Ibu Ketua Umum yang memutuskan, ya,” katanya.
Hasto menambahkan, dinamika politik setelah kabar pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden harus menjadi momentum untuk memperbaiki praktik penyelenggaraan negara.
Ia mengingatkan pentingnya menjaga konstitusi, etika politik, dan moral dalam menjalankan kekuasaan. Menurutnya, penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Hasto menilai praktik intervensi kekuasaan demi kepentingan keluarga atau kelompok sempit berpotensi menciptakan kerentanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Hasto Tegaskan Disiplin Ideologi Kader PDIP
Dalam kesempatan tersebut, Hasto turut menegaskan posisi PDIP sebagai partai yang berlandaskan ideologi dan komitmen memperjuangkan kepentingan rakyat kecil atau Marhaen.
Ia menyebut Megawati terus mendorong seluruh kader agar menjaga kesetiaan terhadap ideologi, platform, serta garis perjuangan partai.
Hasto bahkan menegaskan bahwa kader yang tidak lagi sejalan dengan prinsip dan arah perjuangan PDIP dipersilakan mengundurkan diri.
“Bagi yang tidak sesuai dengan ideologi dan platform Partai serta tidak mau berjuang bagi pembebasan rakyat marhaen, dipersilahkan keluar atau mengundurkan diri dari Partai,” tutur Hasto.
Pernyataan tersebut sekaligus mempertegas bahwa PDIP masih memprioritaskan konsolidasi ideologi dan disiplin internal di tengah dinamika politik nasional terkait pengisian jabatan wakil presiden.
Sementara itu, munculnya nama Puan Maharani dan Pramono Anung dalam bursa kandidat belum menjadi keputusan resmi PDIP. Hasto kembali menekankan bahwa partainya menghormati mekanisme konstitusional dan kewenangan masing-masing lembaga negara dalam proses tersebut.
