JAKARTA – Perubahan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Sejumlah warga mengaku mengalami kenaikan desil meski kondisi ekonomi mereka belum mengalami perubahan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan, perubahan tersebut salah satunya terjadi setelah pemerintah memasukkan sekitar 12 juta data baru dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ke dalam DTSEN Volume 3.
Pemerintah kemudian melakukan koreksi melalui DTSEN Volume 3.1 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS).
Gus Ipul mengatakan pemerintah terus melakukan konsolidasi dan pemutakhiran data untuk meningkatkan akurasi DTSEN. Pemerintah juga melibatkan pemerintah daerah dalam proses perbaikan data di lapangan.
“Baru masuk 12 juta data baru dari BKKBN yang belum dilakukan verifikasi dan validasi, sehingga loncat-loncat. Nah sekarang sudah distabilkan, dirapikan, diverifikasi dan validasi. Insyaallah dalam waktu 1-2 minggu ke depan, data ini akan makin akurat,” kata Gus Ipul dalam keterangan resmi, Jumat (4/9/2026).
Perubahan Desil Tak Otomatis Hentikan Bansos
Gus Ipul menegaskan kenaikan atau perubahan desil tidak secara otomatis membuat pemerintah mencoret seseorang dari daftar penerima bantuan sosial (bansos).
Menurutnya, pemerintah tetap menunggu proses penetapan penerima pada setiap periode penyaluran bantuan. Untuk sejumlah program, pemerintah melakukan penetapan penerima sesuai jadwal masing-masing.
“Tidak serta-merta orang yang sekarang desilnya berubah, itu otomatis dicoret bansosnya. Karena masih menunggu penetapan pada awal bulan penyaluran,” jelas Gus Ipul.
Ia mencontohkan, perubahan data yang terjadi saat ini tidak langsung menghilangkan bantuan karena pemerintah belum melakukan penyaluran pada periode tersebut. Sementara itu, penerima bantuan PBI mengikuti pemutakhiran setiap bulan.
Desil Bukan Ukuran Langsung Kaya atau Miskin
Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis, Andy Kurniawan, menjelaskan bahwa desil DTSEN bukan ukuran langsung untuk menentukan seseorang kaya atau miskin.
Desil menunjukkan peringkat relatif tingkat kesejahteraan penduduk secara nasional. Pemerintah mengurutkan penduduk berdasarkan tingkat kesejahteraan, mulai dari kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah hingga tertinggi, kemudian membaginya menjadi 10 kelompok.
Andy menegaskan masyarakat tidak dapat menyamakan desil dengan besaran penghasilan tertentu.
“Desil itu bukan sertifikat kaya dan miskin. Desil tidak bisa disamakan secara ekuivalen dengan penghasilan,” jelas Andy.
Karena menggunakan sistem pemeringkatan relatif, posisi desil seseorang dapat berubah meski kondisi ekonomi keluarganya tidak mengalami perubahan. Perubahan kondisi keluarga lain dalam pemeringkatan nasional juga dapat memengaruhi posisi desil seseorang.
DTSEN Diperbarui Setiap Tiga Bulan
Andy mengatakan pemerintah memperbarui DTSEN setiap tiga bulan. Dengan demikian, pemerintah menghasilkan empat versi data dalam satu tahun.
Perubahan desil yang cukup signifikan pada DTSEN Volume 3 terjadi setelah pemerintah memasukkan sekitar 12 juta data baru dari BKKBN.
Menurut Andy, perubahan tersebut kemudian menjadi perhatian masyarakat, terutama karena bertepatan dengan masa pendaftaran perguruan tinggi yang berkaitan dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
“12 juta data baru ini adalah sumber pemutakhiran di volume ketiga. Sumber pemutakhiran di volume ketiga ini menyebabkan naik turunnya desil terasa sangat signifikan,” kata Andy.
BPS kemudian mengevaluasi perubahan tersebut. Pemerintah juga menindaklanjuti sejumlah kasus yang muncul di masyarakat melalui proses verifikasi dan validasi.
Desil Hanya Salah Satu Penentu Prioritas Bansos
Andy menjelaskan desil bukan satu-satunya syarat seseorang untuk memperoleh bantuan sosial. Pemerintah menggunakan desil sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan prioritas penerima.
Ia memberikan gambaran ketika jumlah masyarakat yang memenuhi persyaratan lebih banyak dibandingkan kuota bantuan yang tersedia.
“Misalnya di dalam satu ruangan itu ada 10 orang yang berhak mendapatkan bantuan. Sementara pemerintah punya uangnya hanya untuk 5 orang. Maka desil berfungsi memilih 5 orang itu,” jelas Andy.
Dalam kondisi tersebut, masyarakat pada desil yang lebih rendah mendapatkan prioritas lebih tinggi dibandingkan kelompok dengan desil yang lebih tinggi.
Namun, setiap program bantuan tetap memiliki persyaratan tersendiri. Andy mencontohkan Program Keluarga Harapan (PKH). Seseorang yang masuk desil 1 hingga 4 belum tentu menerima PKH apabila tidak memenuhi persyaratan program lainnya.
Ia mencontohkan status sebagai PNS dapat membuat seseorang tidak memenuhi kriteria penerima bantuan tertentu meski masuk kelompok desil prioritas.
Masyarakat Bisa Ajukan Perbaikan Data DTSEN
Andy menegaskan kenaikan desil tidak otomatis menunjukkan bahwa kondisi ekonomi seseorang membaik. Begitu pula perubahan desil tidak otomatis menghilangkan hak seseorang untuk memperoleh bantuan sosial.
Jumlah bantuan sosial pemerintah, menurut dia, tetap tersedia dan bahkan mengalami peningkatan. Namun, keterbatasan kuota membuat tidak semua masyarakat yang memenuhi kriteria bisa menerima bantuan pada waktu yang sama.
Masyarakat yang merasa data dalam DTSEN belum sesuai dapat mengajukan pemutakhiran. Pengajuan dapat dilakukan melalui pemerintah desa atau kelurahan dengan bantuan operator SIKS-NG.
Masyarakat juga dapat meminta proses pengecekan lapangan melalui pendamping PKH, BPS, maupun pemerintah daerah.
Selain itu, masyarakat dapat melakukan pemutakhiran secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos.
Pemerintah juga menyediakan sejumlah kanal pengaduan dan layanan informasi, antara lain call center 021-171, WhatsApp 08877-171-171, serta kanal daring DTSEN dan Kementerian Sosial.
