SUMENEP – Sebanyak 142 tenaga pendidikan di Kabupaten Sumenep mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Sekolah Responsif Gender. Kegiatan selama tiga hari ini bertujuan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas diskriminasi.
Peserta terdiri atas koordinator pengawas sekolah, ketua K3S SD Negeri, ketua MKKS SMP Negeri, ketua IGTKI, kepala sekolah, serta pengajar jenjang PAUD hingga SMP.
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menegaskan bahwa gerakan sekolah responsif gender merupakan langkah penting dalam mewujudkan pendidikan yang adil dan inklusif.
Menurutnya, setiap satuan pendidikan perlu memperhatikan kebutuhan seluruh siswa, baik laki-laki maupun perempuan.
“Dinas Pendidikan dalam upaya memaksimalkan kesadaran kesetaraan gender pada satuan pendidikan dibutuhkan terobosan program yang inovatif berupa gerakan sekolah responsif gender,” kata Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo melalui Asisten Administrasi Umum Ferdiansyah Tetrajaya saat membuka Bimtek di Hotel Asmi, Rabu (28/8/2024).
Sekolah Responsif Gender Dorong Pendidikan Tanpa Diskriminasi
Bupati Fauzi berharap gerakan sekolah responsif gender dapat menjadi laboratorium budaya dalam membangun kesadaran kesetaraan gender di lingkungan pendidikan.
Melalui gerakan tersebut, sekolah diharapkan mampu menyiapkan generasi cerdas dengan membangun hubungan sosial yang saling mendukung.
“Gerakan ini harus menjadi laboratorium budaya yang mempunyai peran dalam menyiapkan insan cerdas, melalui pola relasi sosial yang saling mendukung sebagai langkah dasar, untuk melahirkan kesadaran pentingnya kesetaraan gender,” ujarnya.
Menurutnya, sekolah responsif gender memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang mampu hidup harmonis tanpa diskriminasi.
Selain itu, siswa diharapkan dapat mengembangkan potensi diri dan meningkatkan kualitas hidup. Mereka juga perlu mendapat ruang untuk memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar tanpa takut mendapat stigma atau penghakiman.
“Siswa diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar tanpa takut dihakimi,” tuturnya.
Bupati Fauzi menambahkan, sekolah responsif gender memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh siswa untuk mengenal dan mengembangkan kemampuan diri.
Dengan demikian, siswa laki-laki maupun perempuan dapat belajar tanpa tekanan dan diskriminasi.
“Sekolah responsif gender memberikan kesempatan bagi siswa, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengenal dan mengembangkan diri mereka tanpa tekanan atau diskriminasi,” katanya.
Selaras dengan RPJMD Kabupaten Sumenep 2021-2026
Gerakan sekolah responsif gender juga sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah. Program tersebut tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep 2021-2026.
Bupati Fauzi menjelaskan bahwa kebijakan tersebut menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan secara sistematis dan sesuai regulasi.
“Kebijakan ini menjadi panduan pembangunan yang memastikan program-program diimplementasikan dengan sistematis dan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Agus Dwi Saputra, menyampaikan bahwa sekolah responsif gender diharapkan mampu menghapus berbagai bentuk ketidakadilan di lingkungan pendidikan.
Bentuk ketidakadilan tersebut meliputi diskriminasi, kekerasan, subordinasi, hingga stigma terhadap siswa.
Selain itu, sekolah diharapkan mampu mengintegrasikan nilai-nilai kesetaraan gender dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari.
“Selain itu, sekolah ini diharapkan dapat mengintegrasikan nilai-nilai kesetaraan gender dalam proses pendidikan dan pembelajaran sehari-hari,” ucapnya.
Bimtek Berlangsung Selama Tiga Hari
Bimtek Sekolah Responsif Gender di Sumenep berlangsung mulai 28 hingga 30 Agustus 2024.
Selama pelatihan, peserta mengikuti berbagai metode pembelajaran. Kegiatan tersebut meliputi pemaparan materi, diskusi, studi kasus, serta penyusunan rencana tindak lanjut.
Melalui pelatihan ini, tenaga pendidikan diharapkan mampu menerapkan prinsip kesetaraan gender di sekolah masing-masing.
Dengan demikian, sekolah-sekolah di Kabupaten Sumenep dapat menjadi lingkungan belajar yang lebih aman, inklusif, dan mendukung perkembangan seluruh siswa tanpa diskriminasi.
