SUMENEP – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumenep mendapat alokasi dana sebesar Rp431 juta dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan sosialisasi pencegahan peredaran rokok ilegal.
Dana itu diarahkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya peredaran rokok ilegal. Sosialisasi juga mencakup ketentuan yang berlaku di bidang cukai.
Baca juga: Lomba Menulis Surat untuk Bupati Sumenep Meriahkan Hari Jadi ke-757
Satpol PP Sumenep menyebut sosialisasi telah dilakukan di sejumlah lokasi. Salah satunya adalah toko kelontong yang menjadi tempat penjualan rokok kepada masyarakat.
Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ciri dan ketentuan rokok yang beredar secara legal.
Sosialisasi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mencegah peredaran rokok tanpa pita cukai di tengah masyarakat.
Realisasi Anggaran Belum Dirinci
Meski alokasi anggaran mencapai Rp431 juta, realisasi penggunaan dana tersebut belum dapat dijelaskan secara rinci oleh pejabat yang baru menjabat sebagai Kepala Satpol PP Sumenep.
Begitu pula dengan rincian target kegiatan dan capaian penggunaan anggaran yang belum disampaikan secara detail.
Pengelolaan dana DBHCHT menjadi perhatian karena penggunaannya perlu sesuai dengan peruntukan serta dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah daerah melalui Satpol PP terus melakukan sosialisasi sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ketentuan cukai sekaligus mencegah peredaran rokok ilegal.














