BANDA ACEH – Pemerintah Aceh mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana hidrometeorologi.
Langkah tersebut dinilai perlu dipacu karena Aceh mulai memasuki periode dengan potensi curah hujan tinggi hingga akhir 2026.
Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Taufik, ST, M.Si., bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh T. Robby Irza, S.SiT, MT, mengikuti diskusi penanganan rehab-rekon pascabencana hidrometeorologi.
Diskusi berlangsung di Ruang Potensi Daerah, Rabu (30/9/2026).
Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Dr. Lilik Kurniawan, S.T., M.Si., turut hadir dalam forum tersebut.
Selain itu, Asisten Deputi PRB Dr. Andre Notohamijoyo, para pakar kebencanaan, pemerintah kabupaten/kota, serta jajaran SKPA juga mengikuti diskusi.
Pemprov Aceh Dorong Percepatan Rehab-Rekon
Taufik mengatakan diskusi tersebut menjadi momentum untuk menyelaraskan langkah pemerintah dalam mempercepat pemulihan Aceh setelah bencana.
Forum tersebut juga membahas sejumlah persoalan di lapangan yang membutuhkan tindak lanjut.
Menurut Taufik, proses rehab-rekon perlu dipercepat sebelum Aceh memasuki periode dengan curah hujan tinggi.
“Kita harapkan proses rehab-rekon ini bisa terus dipacu dan kami mohon juga masukan serta evaluasi terkait hal ini dari Kemenko PMK, agar penanganan bencana dapat berjalan lebih baik dan masyarakat segera pulih,” ujar Taufik.
Pemprov Aceh Soroti Huntap dan Infrastruktur Banjir
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh T. Robby Irza memaparkan sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian pemerintah Aceh.
Salah satunya adalah penyelesaian lahan untuk hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana.
Pemerintah juga perlu mengoptimalkan fungsi posko penanganan bencana di kabupaten/kota.
Selain itu, normalisasi sungai serta pembangunan dan penguatan infrastruktur pengendali banjir menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko bencana berikutnya.
Robby juga mendorong pemerintah kabupaten/kota memperkuat standar operasional prosedur (SOP) kebencanaan.
Penguatan SOP diperlukan agar setiap daerah memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi potensi bencana.
Data Rehab-Rekon Perlu Terintegrasi
Selain pembangunan fisik, Robby menekankan pentingnya penguatan pendataan dan pelaporan program rehab-rekon yang dijalankan kementerian dan lembaga.
Menurutnya, pemerintah kabupaten/kota membutuhkan data program yang lengkap dan terintegrasi.
Sinkronisasi data diperlukan untuk menghindari tumpang tindih program selama proses pemulihan pascabencana.
Robby juga melaporkan perkembangan realisasi Transfer ke Daerah (TKD). Pemerintah terus mendorong agar penyaluran TKD dapat berjalan lebih cepat.
Pemerintah Pusat Bentuk Tim Percepatan Rehab-Rekon
Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Lilik Kurniawan mengatakan pemerintah pusat telah membentuk tim pengarah dan tim pakar.
Tim tersebut dibentuk untuk mendukung percepatan rehab-rekon di Aceh.
Menurut Lilik, tim akan memberikan masukan strategis untuk membantu pemerintah memastikan proses pemulihan berjalan optimal dan tepat sasaran.
“Kita harus bersama-sama bergerak membangun kembali Aceh dan masyarakatnya, sambil tetap siaga mengantisipasi potensi bencana berikutnya,” kata Lilik.
Lilik juga meminta pemerintah kabupaten/kota memperkuat pendampingan dan pengawalan pelaksanaan program rehab-rekon.
Menurutnya, pemerintah perlu mengawal berbagai persoalan yang muncul selama proses pemulihan.
Para pakar kebencanaan yang hadir dalam forum turut memberikan sejumlah masukan dan rekomendasi.
Pemerintah akan menggunakan rekomendasi tersebut sebagai bahan untuk memperkuat strategi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh.
