JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tetap menjalankan politik luar negeri bebas aktif di tengah situasi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian. Prabowo menyatakan Indonesia ingin menjalin hubungan baik dengan seluruh negara tanpa harus terikat pada blok kekuatan tertentu.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna dua tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026).
Dalam kesempatan itu, Prabowo terlebih dahulu menyoroti kondisi dunia yang dinilainya semakin menantang. Menurutnya, situasi tersebut menuntut Indonesia untuk memperkuat ketahanan nasional, menjaga kekayaan negara, serta melindungi sumber daya alam demi kepentingan rakyat.
“Kita sekarang berada dalam kondisi harus survival. Kita harus bertahan, kita harus menyelamatkan kekayaan kita, kekayaan kita, sumber alam kita. Itu adalah darah kita. Kalau darah kita bocor terus, tidak mungkin badan kita selamat,” kata Prabowo.
Ia menilai tantangan tersebut tidak hanya dihadapi Indonesia, tetapi juga berbagai negara lain. Dalam kondisi demikian, Prabowo menekankan bahwa kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam menentukan arah kebijakan negara.
“Dalam keadaan survival yang utama adalah kepentingan nasional dan kepentingan rakyat,” ujarnya.
Prabowo kemudian menegaskan bahwa arah politik luar negeri Indonesia tetap berlandaskan tradisi yang diwariskan para pendiri bangsa. Menurutnya, Indonesia harus menghormati semua negara, termasuk negara-negara berkekuatan besar, sekaligus menjaga kemandirian dalam menentukan sikap.
“Sudah berkali-kali saya sampaikan di hadapan umum dan juga intern, bahwa garis politik yang saya jalankan, garis politik luar negeri yang kita jalankan adalah tradisi yang kita waris, yang kita dapat warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita, yaitu kita ingin menghormati semua negara dan semua kekuatan besar,” kata Prabowo.
Ia juga menekankan pentingnya memperluas persahabatan dan membangun kerja sama dengan berbagai negara. Bagi Prabowo, Indonesia perlu menghindari permusuhan dan mengedepankan hubungan yang saling menguntungkan di tengah dinamika geopolitik global.
“Saya sudah sampaikan garis politik luar negeri saya adalah seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Saya ingin menjadi the good neighbour, yang ingin saya jalankan adalah the good neighbour policy,” imbuhnya.
Pernyataan tersebut menegaskan pendekatan diplomasi Indonesia yang mengutamakan hubungan baik dengan negara lain. Melalui prinsip itu, pemerintah ingin menjaga ruang kerja sama internasional tanpa mengesampingkan kepentingan nasional.
Prabowo mengungkapkan bahwa pendekatan untuk menjalin hubungan baik dengan semua negara telah dijalankannya sejak sebelum resmi menjabat sebagai presiden. Ketika masih menjadi Menteri Pertahanan dalam kabinet Presiden ke-7 RI Joko Widodo, ia mengaku mengikuti arah kebijakan luar negeri yang diterapkan pemerintahan sebelumnya.
“Dari sejak awal bahkan sebelum saya resmi dilantik sebagai presiden. Saya masih menjadi Menteri Pertahanan dalam kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Saya mengikuti juga garis politik Pak Joko Widodo pada saat itu kita ingin punya hubungan baik dengan semua tetangga kita, saya keliling saya mau kerja sama dengan mereka. Apa yang mereka minta sebagian besar saya ikuti,” kata Prabowo.
Ia menegaskan pendekatan tersebut tetap menjadi pegangan pemerintahannya hingga saat ini. Tidak hanya dengan negara-negara tetangga, upaya membangun hubungan baik juga dilakukan dengan negara-negara di luar kawasan.
Menurut Prabowo, Indonesia tidak ingin mengikatkan diri pada blok kekuatan tertentu ataupun pakta militer. Meski demikian, Indonesia tetap menghormati negara lain dan mempertahankan prinsip yang menjadi landasan konstitusional politik luar negeri.
Dalam pidatonya, Prabowo kembali menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin berpihak pada blok mana pun dan tidak berniat terlibat dalam pakta-pakta militer. Sikap tersebut, menurutnya, sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang mengedepankan kemandirian serta penolakan terhadap imperialisme dan penjajahan.
“Kita tidak mau ikut blok mana pun, kita tidak mau ikut pakta-pakta militer mana pun, kita hormati, kita tidak mau terlibat tapi kita sesuai dengan UUD kita kita anti imperialisme, kita anti-penjajahan,” kata dia.
Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin mempertahankan hubungan diplomatik yang luas di tengah persaingan kekuatan global. Di satu sisi, Indonesia berupaya menjaga kepentingan nasional dan melindungi sumber daya strategis. Di sisi lain, Indonesia tetap membuka ruang kerja sama dengan berbagai negara.
Melalui politik luar negeri bebas aktif, pemerintah menempatkan kepentingan nasional sebagai pertimbangan utama, sembari mempertahankan komitmen terhadap perdamaian, penghormatan terhadap kedaulatan negara, dan penolakan terhadap segala bentuk penjajahan. (*)
