FALIHMEDIA.COM | SAMPANG — Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Revolusi (GPR) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang, Kamis (18/9/2025).
Aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan atas laporan masyarakat mengenai dugaan praktik monopoli seragam sekolah dan penerimaan siswa baru melalui jalur titipan.
Koordinator aksi, Idris, menilai praktik itu merugikan wali murid sekaligus mencoreng nama baik dunia pendidikan di Sampang. Ia menyebut dugaan tersebut terjadi di sejumlah sekolah, mulai tingkat SD hingga SMP.
“Setiap tahun ajaran baru, wali murid dipaksa membeli seragam di sekolah. Padahal dalam Permendikbud Nomor 50 Tahun 2022 Pasal 12 Ayat (1), sekolah dilarang mewajibkan pembelian seragam dari pihak tertentu,” tegas Idris dalam orasinya.
Ia juga menambahkan, pihak sekolah sengaja membuat desain seragam yang tidak tersedia di pasaran, sehingga wali murid tidak memiliki pilihan lain selain membeli di sekolah dengan harga relatif mahal, sekitar Rp300 ribu.
Selain persoalan seragam, GPR juga menyoroti dugaan praktik jalur titipan dalam penerimaan siswa baru. Idris mencontohkan kasus wali murid yang anaknya ditolak saat mendaftar, sementara siswa lain justru diterima dengan mudah.
Dalam aksinya, massa membawa tiga tuntutan utama:
Kepala Disdik Sampang diminta memecat kepala sekolah yang terbukti memperjualbelikan seragam.
Disdik diminta bertanggung jawab atas dugaan praktik jalur titipan di SD dan SMP.
Disdik harus menerbitkan surat edaran resmi untuk melarang sekolah menjual seragam setiap tahun ajaran baru.
Menanggapi hal itu, Kepala Disdik Sampang, Mohammad Fadeli, menegaskan pihaknya telah mengkonfirmasi ke sekolah-sekolah dan memberikan imbauan.
“Kami sudah menyampaikan penjelasan bahwa sekolah tidak pernah mewajibkan wali murid membeli seragam di sekolah,” jelas Fadeli.
Terkait penerimaan siswa baru, Fadeli menuturkan adanya aturan baru yang membatasi jumlah siswa sesuai kapasitas ruang belajar.
“Sekolah tidak bisa langsung menerima semua pendaftar karena harus menyesuaikan daya tampung kelas yang ada,” pungkasnya.
