SUMENEP – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mengusut dugaan jual beli data pribadi secara ilegal yang belakangan ramai diperbincangkan.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, mengatakan pihaknya juga berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait isu kebocoran data tersebut.
“Menurut penjelasan dari BSSN, kebocoran data yang saat ini sedang ramai merupakan data-data lama yang kemudian diramaikan kembali. Meski begitu, Komdigi tetap menindaklanjuti dengan melakukan pengusutan dan penindakan,” kata Alexander Sabar di Jakarta Pusat, Jumat (2/10/2026).
Situs Penjual Data Ditindaklanjuti
Alexander menjelaskan, koordinasi dengan Polri juga dilakukan terkait sejumlah situs yang teridentifikasi memperjualbelikan data pribadi.
Situs yang ditemukan digunakan untuk aktivitas tersebut akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah pemblokiran akses terhadap situs yang melanggar ketentuan.
Menurut Alexander, koordinasi lintas lembaga diperlukan karena penyebaran dan perdagangan data pribadi dapat berlangsung melalui berbagai platform maupun saluran digital.
Penelusuran dilakukan untuk mengidentifikasi sumber penyebaran, sarana yang digunakan, serta pihak-pihak yang terlibat sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Masyarakat Diminta Tidak Sebarkan Data Pribadi
Alexander juga mengimbau masyarakat agar tidak ikut menyebarluaskan data pribadi milik orang lain.
Data yang sudah beredar di ruang digital tetap merupakan data pribadi. Karena itu, data tersebut tidak otomatis menjadi informasi yang bebas disebarkan kembali.
“Jangan ikut menyebarluaskan data pribadi orang lain. Masyarakat perlu memahami bahwa penyebaran data pribadi dapat memiliki konsekuensi hukuman berat,” ujarnya.
Penyebaran data pribadi tanpa dasar yang sah dapat berhadapan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Kebocoran Data Jadi Tantangan Lintas Negara
Komdigi memandang ancaman terhadap keamanan data sebagai tantangan lintas negara yang terus berkembang.
Data yang pernah terekspos dapat kembali muncul melalui berbagai saluran dan metode. Karena itu, penanganannya membutuhkan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, penyelenggara platform digital, dan masyarakat.
Ancaman terhadap data pribadi juga dapat menyasar siapa pun, tanpa membedakan jabatan maupun status sosial.
Oleh sebab itu, perlindungan data dan penanganan insiden kebocoran menjadi tanggung jawab bersama. Upaya tersebut mencakup pemerintah, pengelola sistem, platform digital, hingga pihak yang memiliki akses terhadap data pribadi.
(Komdigi)














