SURABAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur memperkuat koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Pertamina untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM), terutama Biosolar dan Pertalite, di seluruh wilayah Jawa Timur.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak mendatangi Kementerian ESDM di Jakarta pada Selasa (20/10/2026). Pertemuan tersebut dilakukan untuk mencari solusi atas antrean kendaraan yang terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Chairul Saleh itu, Khofifah dan Emil berdiskusi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika. Sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi serta perwakilan PT Pertamina Patra Niaga turut hadir dalam pembahasan tersebut.
Khofifah menegaskan, jaminan pasokan BBM tidak cukup hanya berdasarkan ketersediaan stok di depo atau terminal bahan bakar. Pemerintah perlu memastikan distribusi berjalan lancar hingga ke SPBU sehingga masyarakat dapat memperoleh BBM sesuai kebutuhannya.
Menurut Khofifah, kondisi pasokan harus dipetakan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi hambatan yang menyebabkan antrean kendaraan. Penanganan juga perlu dilakukan secara cepat melalui koordinasi antara pemerintah pusat, Pemprov Jawa Timur, dan Pertamina.
Jawa Timur memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional, terutama sebagai pusat pergerakan barang, jasa, dan logistik menuju berbagai daerah, termasuk kawasan Indonesia timur.
Karena itu, gangguan distribusi BBM berpotensi memengaruhi aktivitas masyarakat dan dunia usaha. Dampaknya dapat meluas ke sektor transportasi, pengiriman barang, kegiatan industri, hingga aktivitas nelayan yang membutuhkan bahan bakar untuk melaut.
Khofifah menilai persoalan Biosolar perlu mendapat perhatian khusus karena kelangkaan di tingkat SPBU dapat menghambat berbagai kegiatan ekonomi yang bergantung pada bahan bakar tersebut.
Selain memastikan ketersediaan stok, Pemprov Jawa Timur meminta agar pengawasan dilakukan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Khofifah menyoroti adanya SPBU yang memasang pemberitahuan bahwa pasokan solar masih dalam perjalanan. Situasi tersebut perlu ditelusuri, khususnya ketika data menunjukkan stok BBM di tingkat penyimpanan masih tersedia.
Pemantauan distribusi secara digital dinilai perlu dilengkapi dengan pemeriksaan langsung. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui penyebab keterlambatan pasokan dan mengambil tindakan sesuai permasalahan yang ditemukan.
Pemerintah juga membutuhkan informasi terbaru mengenai kondisi distribusi, termasuk apabila terdapat kendala teknis dalam pengiriman melalui kapal tanker maupun penyesuaian kuota pada tahapan tertentu.
Informasi yang akurat dan terkoordinasi diharapkan dapat membantu pemerintah daerah memberikan penjelasan kepada masyarakat sekaligus mencegah munculnya informasi yang simpang siur.
Pemprov Jawa Timur turut mendorong peningkatan pengawasan untuk mencegah penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi.
Khofifah meminta dukungan Kementerian ESDM dan Pertamina Patra Niaga agar dugaan pelanggaran dapat ditindaklanjuti secara tegas. Pengawasan tersebut diperlukan untuk mengantisipasi penimbunan dan pembelian BBM dalam jumlah besar yang berpotensi disalahgunakan.
Ia juga mengusulkan penambahan tim pengawasan yang dapat memantau jalur distribusi secara langsung. Salah satu hal yang perlu diperhatikan ialah dugaan praktik pembelian BBM menggunakan tangki berkapasitas besar, kemudian memindahkan atau membagi bahan bakar tersebut selama perjalanan.
Langkah pengawasan ini diharapkan dapat membantu memastikan BBM bersubsidi disalurkan sesuai peruntukannya dan dapat diakses oleh masyarakat yang berhak.
Menanggapi permintaan tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika menyatakan dukungannya terhadap upaya Pemprov Jawa Timur dalam mengatasi antrean dan memperlancar penyaluran BBM.
Kementerian ESDM telah berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Pertamina untuk memastikan kecukupan pasokan, baik di terminal BBM maupun di masing-masing SPBU.
Sejumlah langkah percepatan distribusi juga disiapkan. Upaya tersebut mencakup penambahan pasokan BBM melalui kapal ke sejumlah depo di Jawa Timur, pengerahan tambahan 21 unit mobil tangki melalui skema spot charter, serta peningkatan jam operasional depo menjadi 24 jam.
Penambahan armada mobil tangki diharapkan dapat mempercepat pengiriman bahan bakar dari depo menuju SPBU. Sementara itu, operasional depo selama 24 jam ditujukan untuk mendukung kelancaran penyaluran dan mempercepat pemulihan distribusi.
Kementerian ESDM menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Timur dan Pertamina untuk memantau perkembangan pasokan serta menyampaikan informasi terbaru mengenai kondisi distribusi di lapangan.
Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Pertamina menjadi langkah penting untuk mengatasi hambatan distribusi BBM di Jawa Timur.
Selain meningkatkan pasokan dan mempercepat pengiriman, pemantauan di tingkat SPBU serta pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi diperlukan agar permasalahan dapat ditangani secara tepat.
Pemerintah berharap berbagai langkah tersebut dapat membuat pasokan Biosolar dan Pertalite kembali memadai di seluruh SPBU Jawa Timur dalam waktu dekat.
Kepastian pasokan BBM menjadi perhatian penting karena kelancaran distribusi bahan bakar berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat, kegiatan logistik, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.
