Evaluasi Anggaran Jatim Jadi Sorotan, Khofifah Tekankan Program Harus Tepat Sasaran

SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya perencanaan dan penganggaran pembangunan yang tepat sasaran agar setiap program pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Khofifah saat menerima audiensi Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur, Hasoloan Manalu, di Surabaya, Sabtu (3/10/2026).

Pertemuan tersebut membahas hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta 38 pemerintah kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur.

Khofifah Dorong Anggaran Berorientasi pada Kebutuhan Masyarakat

Khofifah menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan target pembangunan yang ingin dicapai.

Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya memastikan anggaran terserap sesuai rencana. Setiap program yang dibiayai melalui anggaran pemerintah juga harus memberikan hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Karena itu, ketepatan dalam menentukan prioritas pembangunan menjadi hal penting sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program.

Evaluasi BPKP Perkuat Tata Kelola Pembangunan

Evaluasi perencanaan dan penganggaran menjadi salah satu instrumen untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai sasaran.

Melalui evaluasi tersebut, pemerintah dapat melihat kesesuaian antara perencanaan, alokasi anggaran, dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Khofifah berharap hasil evaluasi bersama BPKP dapat menjadi bahan perbaikan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan di Jawa Timur.

Program Pemerintah Harus Berdampak Nyata

Khofifah menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang terserap.

Lebih dari itu, setiap kebijakan dan program harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta menghasilkan manfaat yang terukur.

Dengan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas, Pemprov Jatim berharap pembangunan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.