Menkomdigi Ajak FKUB Perkuat Ketahanan Informasi dan Cegah Hoaks Agama

Meutya Hafid saat membuka Konferensi Nasional IX Asosiasi FKUB Indonesia 2026 di Kupang
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan pentingnya peran FKUB dalam menangkal hoaks dan ujaran kebencian berbasis agama saat membuka Konferensi Nasional IX Asosiasi FKUB Indonesia 2026 di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengajak Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berperan aktif mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian berbasis agama di ruang digital. Keterlibatan para pemuka agama dinilai penting untuk menjaga masyarakat agar tidak mudah terprovokasi informasi palsu yang berpotensi memicu konflik.

Meutya menyampaikan ajakan tersebut saat membuka Konferensi Nasional IX Asosiasi FKUB Indonesia Tahun 2026 di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa (17/11/2026).

Menurut Meutya, perkembangan teknologi digital membawa manfaat besar bagi komunikasi masyarakat. Namun, kemajuan tersebut juga menghadirkan tantangan karena informasi palsu dan ujaran kebencian dapat merusak hubungan antarumat beragama yang selama ini terjalin baik.

“Digitalisasi dapat membantu komunikasi, tetapi di saat bersamaan juga dapat mengganggu atau mendisrupsi komunikasi yang saat ini sudah terjalin dengan amat baik di antara kita,” ujarnya.

Disinformasi Agama Berpotensi Picu Konflik

Meutya mengingatkan bahwa ruang digital kini menghadapi ancaman disinformasi, misinformasi, dan ujaran kebencian. Penyebaran konten semacam itu dapat mendorong diskriminasi hingga memicu tindakan kekerasan di tengah masyarakat.

Risiko tersebut semakin besar dengan hadirnya teknologi kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI). Teknologi ini memungkinkan seseorang membuat gambar, suara, hingga video palsu yang menyerupai kondisi sebenarnya.

Konten manipulatif tersebut berpotensi membentuk persepsi keliru dan membangkitkan sentimen keagamaan apabila masyarakat tidak memiliki kemampuan memeriksa kebenaran informasi.

“Karena memang yang paling mudah digunakan sebagai misinformasi adalah hal-hal yang menyangkut agama. Padahal tidak benar. Jadi, ini kenapa FKUB menjadi penting sekali,” tegasnya.

Meutya menilai FKUB memiliki posisi strategis untuk memastikan perbedaan keyakinan tidak dimanfaatkan pihak tertentu sebagai alat memecah belah masyarakat. Peran tersebut perlu dijalankan, baik dalam interaksi di ruang digital maupun kehidupan sehari-hari.

Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan sentimen agama untuk menyerang kelompok lain tidak akan memberikan keuntungan bagi siapa pun.

FKUB Diminta Jadi Penggerak Ketahanan Informasi

Dalam kesempatan itu, Meutya meminta FKUB menjadi mitra pemerintah untuk memperkuat ketahanan informasi masyarakat. Para tokoh agama diharapkan ikut membangun budaya komunikasi digital yang sehat dan menghargai keberagaman.

“Kami memohon kepada FKUB untuk berkenan menjadi penggerak ketahanan informasi di tengah masyarakat. Berkenan membangun etika komunikasi digital yang menghargai keberagaman,” ungkapnya.

Selain menangkal informasi palsu, Menkomdigi mendorong para pemuka agama memperluas edukasi literasi digital. Edukasi tersebut perlu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama orang tua dan anak-anak.

Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Kebijakan tersebut bertujuan melindungi anak dari berbagai risiko ruang digital, termasuk paparan konten yang tidak sesuai usia dan kecanduan digital.

Pembangunan Digital Harus Perkuat Kerukunan

Meutya menegaskan bahwa perluasan konektivitas digital harus berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat dan penguatan persatuan. Pemerintah, menurutnya, tidak cukup hanya membangun infrastruktur dan memperluas akses internet tanpa memastikan manfaatnya bagi kehidupan sosial.

Melalui prinsip Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga (T3), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendorong pembangunan ekosistem digital yang inklusif, aman, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Tidak ada makna membangun infrastruktur kalau tidak berujung kepada keterjagaan rasa kebersamaan kita dan rasa kerukunan kita,” tandas Meutya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.