FALIHMEDIA.COM | PAMEKASAN – Persatuan Kepala Desa (Perkasa) Kabupaten Pamekasan menyampaikan keluhan terkait menurunnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat setelah diberlakukannya kebijakan baru Universal Health Coverage (UHC).
Perubahan tersebut diduga terjadi usai terbitnya Surat Edaran (SE) Bupati Pamekasan yang membatasi layanan Puskesmas hanya untuk rawat jalan dan penanganan gawat darurat, sementara layanan rawat inap tidak lagi digratiskan seperti sebelumnya.
Perwakilan Perkasa, Tamyis, berharap pemerintah kabupaten segera melakukan revisi SE tersebut serta mengembalikan status UHC Prioritas agar masyarakat kembali mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal.
“Kalau tuntutan ini tidak direspons, kami akan kembali melakukan audiensi langsung dengan Bupati Pamekasan,” tegas Tamyis, Jumat (24/10/2025).
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Halili, menegaskan pihaknya akan terus memperjuangkan keberlanjutan program UHC prioritas. Menurutnya, DPRD telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dan menerima audiensi dari Perkasa Pamekasan untuk mencari solusi atas permasalahan layanan kesehatan tersebut.
“Jika UHC prioritas tidak dipenuhi, sepertinya Perkasa Pamekasan akan melakukan gerakan besar-besaran. Ini yang kami tidak inginkan,” ujarnya.
Kebijakan baru ini mendapat perhatian publik karena dianggap berdampak langsung terhadap akses layanan kesehatan masyarakat desa. Banyak pihak mendesak agar Pemkab Pamekasan segera mengevaluasi kebijakan tersebut demi keberlanjutan program UHC yang berpihak kepada rakyat kecil.
